JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Fraksi PKS, Habib Hamid Bahasyim, meminta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 benar-benar berorientasi pada kebutuhan prioritas masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurut Habib, keterbatasan kemampuan fiskal daerah harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dibiayai. Karena itu, pemerintah daerah perlu lebih selektif agar anggaran dialokasikan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“APBD harus diarahkan untuk program yang manfaatnya jelas dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Jangan sampai anggaran digunakan untuk kegiatan yang tidak menjadi prioritas,” ujar Habib di Banjarmasin, belum lama tadi.
Ia menekankan bahwa perencanaan anggaran yang matang sejak awal menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program. Hal itu mencakup kesiapan pelaksanaan kegiatan, kualitas sumber daya manusia, serta penyusunan target yang realistis agar program dapat berjalan sesuai rencana.
Menurutnya, perencanaan yang baik akan meminimalkan risiko keterlambatan pelaksanaan proyek maupun kegiatan yang tidak dapat diselesaikan hingga tuntas.
Habib juga mengingatkan agar seluruh proses penyusunan APBD tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Penyusunan anggaran harus rasional, terukur, dan sesuai aturan. Jangan memaksakan program yang berada di luar kemampuan fiskal daerah,” tegasnya.
Selain itu, Habib menilai evaluasi terhadap pelaksanaan program pada tahun-tahun sebelumnya perlu terus dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Ia menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar APBD 2027 benar-benar menjadi instrumen pembangunan daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Yang terpenting, setiap program yang dianggarkan harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung peningkatan pelayanan publik,” pungkasnya. (YUN)
