JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menilai anggaran pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) yang dikelola Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) masih belum memadai untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
Penilaian tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi I bersama BPSDMD yang membahas rencana kerja Tahun Anggaran 2027, kemarin.
Dalam rapat itu, BPSDMD memaparkan sejumlah program, di antaranya pengembangan kompetensi teknis, pelatihan kepemimpinan dan fungsional, penguatan kelembagaan pelatihan, kerja sama antar instansi, monitoring dan evaluasi pasca pelatihan, serta program penunjang penyelenggaraan pemerintahan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, mengatakan besaran anggaran yang tersedia saat ini belum sebanding dengan kebutuhan pelaksanaan berbagai program pelatihan.
“Anggaran yang diberikan masih sangat minim. Padahal BPSDMD memiliki tugas utama mengembangkan sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan,” ujarnya.
Menurut Habib, peningkatan anggaran perlu dilakukan agar lebih banyak pelatihan dapat dilaksanakan secara tatap muka. Ia menilai metode klasikal lebih efektif dibandingkan pelatihan daring karena interaksi antara peserta dan instruktur berlangsung lebih optimal.
Komisi I, lanjutnya, akan mengawal usulan penambahan anggaran tersebut dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel agar program pengembangan kompetensi ASN dapat berjalan lebih maksimal.
“Program mereka bagus. Tinggal didukung dengan anggaran yang memadai agar pelaksanaannya lebih maksimal,” tutupnya. (YUN)
