JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dr. M. Yadi Mahendra, menyoroti masih adanya ketimpangan layanan kesehatan di daerah saat menghadiri forum perencanaan sektor kesehatan yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Rodhita Banjarmasin, belum lama tadi.
Menurut Yadi, perencanaan anggaran kesehatan tidak boleh berhenti pada penyusunan program di atas kertas, tetapi harus menyasar persoalan nyata di lapangan, seperti keterbatasan tenaga medis di wilayah terpencil, fasilitas yang belum merata, hingga akses layanan rujukan.
Ia menegaskan, DPRD akan mengawal agar anggaran kesehatan benar-benar digunakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dasar, bukan sekadar memenuhi target administratif.
“Masih ada daerah yang kesulitan dokter, alat kesehatan, bahkan akses transportasi menuju fasilitas kesehatan. Ini yang harus menjadi prioritas, bukan hanya program rutin,” ujarnya.
Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, organisasi profesi, serta pemangku kepentingan lain untuk menyusun arah kebijakan kesehatan tahun mendatang. Sejumlah isu krusial yang mengemuka antara lain penguatan layanan primer, penanganan stunting,
kesiapsiagaan penyakit menular, serta kebutuhan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
Pihak Dinas Kesehatan menyatakan forum ini juga menjadi wadah untuk menyelaraskan prioritas daerah dengan kebijakan nasional sekaligus menyerap masukan sebelum rencana kerja difinalkan.
Yadi berharap hasil forum tidak berhenti sebagai rekomendasi, tetapi diterjemahkan menjadi program konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama kelompok rentan dan wilayah yang selama ini kurang terlayani.
“Ukuran keberhasilan bukan banyaknya kegiatan, tetapi seberapa jauh masyarakat merasakan perbaikan layanan kesehatan,” tegasnya.(YUN)
