JURNALKALIMANTAN.COM,BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menggelar diskusi bersama para bupati dan wali kota, untuk membahas berbagai persoalan strategis di daerah, dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar di Aula DR KH Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Selasa (7/4/2026) itu menjadi forum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Dalam forum tersebut, sejumlah kepala daerah menyampaikan langsung berbagai keluhan dan usulan.
Bupati Hulu Sungai Utara, Syahrujani, mengawali diskusi dengan persoalan banjir kiriman dari wilayah Kabupaten Balangan.
Kemudian, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyoroti keterbatasan lahan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di kotanya.
Sementara itu, Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi meminta solusi terkait peningkatan kualitas dan pelebaran jalan penghubung wilayahnya menuju Margasari, Kabupaten Tapin.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Muhidin menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel memprioritaskan pembangunan sodetan di kawasan Banua Anam, termasuk Kabupaten Balangan, sebagai upaya penanganan banjir.
Sodetan tersebut direncanakan untuk mengalirkan debit air ke Sungai Barito, dengan melibatkan koordinasi bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III.
Terkait persoalan sampah di Banjarmasin, Muhidin mendorong peningkatan sinergi antardaerah. Ia menyarankan Pemerintah Kota Banjarmasin menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Banjar dalam penyediaan lahan TPA.
“Bisa melalui kerja sama yang saling menguntungkan,” ujarnya.
Untuk usulan pelebaran jalan di Barito Kuala, Muhidin meminta agar pemerintah daerah menyusun proposal dan mengajukannya ke Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kita akan bantu,” tegasnya.
Permintaan serupa juga disampaikan Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal terkait peningkatan ruas jalan di wilayahnya.
Selain itu, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani menyoroti kelanjutan proyek Bendung Kinarum di Kecamatan Muara Uya serta kondisi jalan menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Melihat banyaknya usulan yang memiliki kesamaan, Gubernur Muhidin meminta seluruh kepala daerah terlebih dahulu menyampaikan proposal resmi, mengingat musrenbang juga telah dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota.
Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tetap menjadi pertimbangan, sehingga pemerintah daerah harus proaktif dan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah provinsi maupun pusat.
“Daerah harus bergerak lebih dulu,” tegasnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Kapolda Kalsel Rosyanto Yudha Hermawan, Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin, serta jajaran Forkopimda, kepala SKPD, dan pejabat terkait lainnya.
(Adv/adpim)
