JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Supian HK, menekankan pentingnya sinergi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat pengawasan anggaran serta mempercepat pembangunan di Banua.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Seminar Nasional Sinergi BPK dan Pemangku Kepentingan di Banjarmasin, Senin (20/4/2026).
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara BPK RI dan PW IKA PMII Kalimantan Selatan. Menurut Supian HK, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyamakan pemahaman antara BPK, pemerintah daerah, legislatif, akademisi, hingga mahasiswa terkait pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Pemahaman yang baik terhadap hasil audit BPK akan mempercepat tindak lanjut rekomendasi, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak terhambat,” ujarnya.
Ia menegaskan, transparansi dalam pengelolaan APBD menjadi kunci untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan pengawasan yang terintegrasi, potensi kebocoran anggaran dapat ditekan, sehingga program prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
Seminar tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Anggota VI BPK RI Fathan Subchi, akademisi Abdul Hafiz Anshari AZ, serta Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin.
Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, jajaran anggota DPRD Kalsel, serta kepala daerah dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang lebih solid antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Kalimantan Selatan. (YUN)
