JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Satgas MBG Kadin Kalimantan Selatan meminta evaluasi dan transparansi terhadap sistem penilaian yang dilakukan KPKNL, menyusul adanya perbedaan signifikan hasil appraisal proyek pembangunan dapur MBG di Banua.
Ketua Satgas MBG kadin Kalsel, Agus Febrianto, mengatakan hasil penilaian tersebut sangat krusial karena menjadi acuan investor dalam melihat nilai proyek. Namun, pihaknya menemukan selisih hingga 25 persen antara penilaian internal dan KPKNL.
“Di lapangan ada perbedaan data, seperti ukuran bangunan yang kami temukan 176 meter, sementara dinilai 165 meter. Ini menunjukkan adanya kekeliruan,” ujarnya, usai bertemu dengan KPKNL di Banjarmasin, Selasa (28/4/2026).
Selain itu, indikator penilaian dinilai kurang tepat karena menggunakan acuan wilayah perkotaan, sementara objek berada di daerah terpencil. Kondisi ini membuat investor menahan diri dan menyebabkan program berjalan stagnan.
Agus mencontohkan, nilai pembangunan lebih dari Rp600 juta hanya dihargai sekitar Rp486 juta. Ia khawatir selisih tersebut berpotensi menimbulkan kerugian besar jika terjadi di banyak unit.
Satgas pun mengusulkan evaluasi ulang, perbaikan sistem, serta adanya verifikasi bersama sebelum hasil penilaian dirilis.
“Seharusnya ada crosscheck bersama agar kesalahan bisa diperbaiki sebelum hasil keluar,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala KPKNL Banjarmasin, Fatchur Berlianto, menjelaskan bahwa nilai appraisal merupakan opini penilai, bukan angka final untuk penggantian biaya.
“Penilaian berfungsi sebagai kontrol kewajaran, bukan dasar langsung pembayaran,” jelasnya.
Ia menegaskan, penggantian tetap mengacu pada biaya riil (at cost) yang dikeluarkan investor, selama didukung dokumen lengkap. Hasil appraisal hanya sebagai pembanding.
Terkait perbedaan nilai, KPKNL membuka peluang musyawarah atau penilaian ulang sesuai mekanisme. Ia juga menyebut seluruh proses telah mengikuti SOP, termasuk pengukuran dan pengecekan harga material.
Perbedaan persepsi, lanjutnya, salah satunya dipengaruhi penggunaan indeks kesulitan geografis (IKG) yang menyesuaikan kondisi wilayah.
Dengan penjelasan ini, diharapkan investor memahami fungsi appraisal dan tetap mengikuti mekanisme yang berlaku untuk mencapai kesepakatan yang adil. (YUN)
