JURNALKALIMANTAN.COM, BALANGAN – Komisi I DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung pada 20–21 April 2026 di ruang Paripurna DPRD Balangan tersebut dihadiri anggota Komisi I serta perwakilan SKPD mitra kerja.
Agenda utama pertemuan ini adalah mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun 2025, khususnya pada SKPD yang menjadi mitra Komisi I. Di antaranya Sekretariat DPRD, Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta seluruh kecamatan di Kabupaten Balangan.
Dalam rapat tersebut, Komisi I menyoroti sejumlah aspek penting, seperti efektivitas pelayanan kepada masyarakat, kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), serta realisasi program kerja yang telah direncanakan.
Selain itu, Komisi I juga meminta penjelasan rinci terkait kendala yang dihadapi SKPD dalam pelaksanaan program.
“Melalui rapat ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh program yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujar anggota Komisi I, Syahbuddin, usai kegiatan, Selasa (21/4/26).
Sementara itu, perwakilan SKPD memaparkan capaian kinerja masing-masing, termasuk realisasi anggaran dan program prioritas.
Mereka juga mengakui adanya sejumlah kendala di lapangan, namun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja pada tahun berikutnya.
Rapat pembahasan LKPJ ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah agar tetap berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Hasil pembahasan tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja serta pelayanan publik di Kabupaten Balangan.
Melalui pembahasan ini, diharapkan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
(Adv/Fzn)
