JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan setelah muncul dugaan keracunan yang menimpa siswa di SMKN 1 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Kejadian ini memicu kekhawatiran sekaligus dorongan evaluasi dari berbagai pihak.
Ketua DPRD Kalimantan Selatan, H Supian HK, menilai insiden tersebut sebagai peringatan penting bagi penyelenggara program, khususnya terkait pengawasan kualitas makanan.
“Kalau makanan dalam kondisi tidak layak, tentu tidak boleh dikonsumsi. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita,” ujarnya, kemarin.
Ia mengungkapkan, pengelola MBG di daerah juga telah mengakui adanya persoalan dalam pelaksanaan program tersebut. Karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat serta tindakan cepat jika ditemukan makanan bermasalah, termasuk menyediakan pengganti yang aman bagi siswa.
Menurutnya, program MBG pada dasarnya memiliki tujuan positif, yakni meningkatkan asupan gizi pelajar sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga. Namun, ia mengingatkan bahwa standar keamanan pangan tidak boleh diabaikan.
“Jangan sampai niat baik justru menimbulkan risiko. Keselamatan harus diutamakan,” tegasnya.
Supian juga mengajak semua pihak untuk menyikapi persoalan ini secara bijak dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, sambil menunggu hasil evaluasi menyeluruh dari pemerintah.
Ia berharap evaluasi tersebut dapat menjadi dasar perbaikan agar pelaksanaan program MBG ke depan lebih aman, tepat sasaran, dan memberi manfaat maksimal bagi para siswa. (YUN)
