Paripurna DPRD HSS Bahas LKPJ 2025, Realisasi Anggaran Capai 82,80 Persen

Bupati HSS tandatangani berita acara penyampaian rakomendasi DPRD atas LKPJ 2025. (Foto : Ist)

JURNALKALIMANTAN.COM, HULU SUNGAI SELATAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Rabu (22/4/2026).

Rapat yang digelar di Gedung DPRD HSS tersebut dihadiri Bupati HSS, Syafrudin Noor, didampingi Wakil Bupati H. Suriani dan Sekretaris Daerah H. Muhammad Noor, serta unsur Forkopimda dan kepala perangkat daerah.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Ahmad Fahmi, bersama Wakil Ketua H. Husnan dan H. M. Kusasi.

Dalam forum tersebut, anggota DPRD HSS Rahmad Iriadi membacakan rekomendasi dewan atas LKPJ Tahun Anggaran 2025. DPRD menilai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten HSS secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan realisasi anggaran mencapai 82,80 persen.

Meski demikian, DPRD mencatat masih terdapat sejumlah sektor yang memerlukan perhatian dan pembenahan.

“Dalam menetapkan target, perlu disesuaikan dengan kondisi riil daerah serta mengacu pada standar yang berlaku,” ujar Rahmad.

DPRD menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan tidak hanya sebagai bahan evaluasi, tetapi juga menjadi arahan strategis dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengendalian pembangunan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Syafrudin Noor menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan DPRD serta menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Kami sangat berterima kasih atas rekomendasi yang telah disampaikan DPRD. Ini akan menjadi bahan penting bagi kami untuk melakukan perbaikan ke depan,” ujarnya.

Ia berharap, rekomendasi tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan tetap mengedepankan fungsi pengawasan DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

(Abd/Ang)