JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalimantan Selatan Bersatu, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banjarmasin, Rabu (29/7/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas pemadaman listrik bergilir, yang dalam beberapa pekan terakhir dikeluhkan masyarakat dan dinilai telah mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik di Kalimantan Selatan.
Dalam aksi ini, massa membawa sembilan poin tuntutan yang diserahkan kepada pihak PLN. Mereka mendesak PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng), bertanggung jawab atas seringnya pemadaman listrik yang telah merugikan masyarakat.
Selain itu, massa juga meminta General Manager PLN UID Kalselteng menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, sekaligus menjelaskan secara transparan penyebab berulangnya pemadaman, termasuk kondisi sistem kelistrikan, kapasitas pasokan, kondisi jaringan, hingga sumber utama gangguan.
Aliansi juga meminta PLN segera menyusun peta jalan beserta target waktu yang jelas, untuk memulihkan keandalan pasokan listrik di Kalsel. Mereka turut mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi, untuk menggelar rapat dengar pendapat terbuka bersama manajemen PLN.
Selain itu, mereka juga meminta Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, serta menuntut pemberian kompensasi kepada pelanggan yang terdampak sesuai ketentuan yang berlaku.
Tak hanya itu, massa juga meminta Aparat Penegak Hukum melakukan pemeriksaan, apabila ditemukan dugaan kelalaian atau penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan sistem kelistrikan.
Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui aksi lanjutan, hingga masyarakat mendapatkan pelayanan listrik yang andal dan berkualitas.
Dalam dialog dengan pihak PLN, massa meminta perwakilan yang hadir menghubungi langsung Manajer PLN UP3 Yanuar melalui sambungan panggilan video. Permintaan tersebut dipenuhi, sehingga Yanuar dapat berbicara langsung dengan peserta aksi, dan menyampaikan permohonan maaf atas pemadaman listrik yang terjadi belakangan ini.
Namun, permohonan maaf tersebut belum sepenuhnya memuaskan massa. Mereka meminta kepastian mengenai penyelesaian gangguan listrik, pemberian kompensasi kepada pelanggan yang dirugikan, serta komitmen nyata dari pihak PLN.
Dalam kesempatan itu, salah seorang orator mempertanyakan bentuk pertanggungjawaban manajemen PLN apabila gangguan listrik terus terjadi.
“Apa pertanggungjawaban bapak?” tanya orator kepada Manajer PLN UP3.
Menanggapi hal tersebut, Yanuar menjelaskan bahwa kondisi sistem kelistrikan akan terus mengalami perbaikan secara bertahap.
“Di bulan Agustus, pada minggu pertama, seluruh sistem pembangkit kami targetkan sudah tidak ada pemadaman lagi. Namun statusnya masih siaga, karena beberapa pembangkit masih dalam proses perbaikan. Kami menargetkan kondisi sistem benar-benar normal pada akhir Agustus,” ujarnya.
Jawaban tersebut kembali mendapat respons dari massa aksi. Mereka meminta jaminan bahwa target tersebut benar-benar dapat direalisasikan, dan mendesak Yanuar bersedia melepas jabatannya apabila janji tersebut tidak terpenuhi.
“Saya minta pertanggungjawaban bapak. Kalau di akhir Agustus masih ada pemadaman, misalnya bapak siap melepas jabatan, mundur sebagai manajer. Kami tidak perlu janji, kami perlu bukti. Kami minta komitmen bapak,” tegas orator.
Menjawab tantangan tersebut, Yanuar menyatakan siap mempertanggungjawabkan jabatannya, apabila target yang telah disampaikan tidak tercapai.
“Demi Allah, jabatan itu adalah amanah yang harus saya jalankan. Apa pun risikonya saya siap, karena jabatan bukan segalanya bagi saya. Semua akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tugas kami adalah melayani masyarakat Banjarmasin,” tegasnya.
Usai aksi, Koordinator Aksi Muhammad Ramadan Sarip mengatakan, pihak PLN telah menyetujui salah satu tuntutan massa, yakni mengajak perwakilan aksi bersama media, untuk meninjau langsung lokasi pembangkit yang mengalami gangguan dalam waktu 1×24 jam.
“Kami meminta kepada pihak PLN memberangkatkan kami ke lokasi titik permasalahan. Tadi PLN sudah berani memberikan jaminan dalam waktu 1×24 jam untuk membawa kami ke sana, tinggal menentukan waktu pelaksanaannya,” ujarnya.
Ramadan menegaskan, apabila seluruh tuntutan tidak dipenuhi, termasuk komitmen yang telah disampaikan manajemen PLN, pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan tuntutan agar pimpinan PLN melepaskan jabatannya.
“Kalau beberapa poin tuntutan itu tidak terlaksana dan tidak terjawabkan, pihak PLN tadi sudah berani berkomitmen untuk bertanggung jawab, termasuk melepas jabatannya. Kalau ingkar janji, kami akan turun lagi,” tekannya.
Meski demikian, Ramadan mengaku cukup puas dengan respons awal yang diberikan pihak PLN dalam aksi tersebut.
“Kalau hari ini, menurut saya selaku koordinator aksi, saya cukup puas dengan jawaban dan pernyataan dari pihak PLN,” katanya.
Sementara itu, perwakilan PLN memastikan seluruh tuntutan masyarakat akan ditindaklanjuti. Dalam waktu dekat, PLN juga akan mengakomodasi permintaan massa dan media untuk meninjau langsung proses perbaikan pembangkit.
“Yang pasti dalam waktu dekat, terkait tuntutan masyarakat yang meminta bukti perbaikan, kami dari manajemen PLN akan mengakomodir. InsyaAllah nanti akan segera kami kabarkan, sehingga rekan-rekan media dan peserta aksi bisa melihat langsung kondisi pembangkit di Kalselteng,” ujar perwakilan PLN.
PLN juga mengklaim mulai terjadi perbaikan terhadap sistem kelistrikan. Jika sebelumnya durasi pemadaman mencapai lima hingga enam jam per hari, kini berhasil ditekan menjadi sekitar tiga hingga empat jam, seiring percepatan perbaikan pembangkit yang juga dikoordinasikan bersama PLN pusat dan Pemerintah Kota Banjarmasin.
PLN berharap upaya percepatan tersebut mampu mengurangi frekuensi pemadaman, hingga kondisi sistem kelistrikan kembali normal sesuai target pada akhir Agustus.
(Api/Ahmad M)
