JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Menyempitnya ruang fiskal daerah pada 2027 tidak boleh mengurangi dukungan terhadap ekonomi rakyat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) didorong menyinergikan bantuan pemerintah, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), serta kredit murah bagi pelaku usaha produktif.
Dorongan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kalsel dari Fraksi PKS, Firman Yusi, Senin (26/10).
Menurutnya, keterbatasan anggaran harus diatasi melalui kolaborasi lintas sektor agar dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, peternak, pembudidaya ikan, serta nelayan tetap berjalan.
Bantuan pemerintah provinsi, lanjutnya, perlu diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak, seperti sarana produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, peningkatan kapasitas UMKM, serta perluasan akses pasar.
“Dukungan kepada masyarakat harus tetap berjalan melalui sinergi bantuan pemerintah, kontribusi dunia usaha, dan pembiayaan perbankan,” ujarnya, Senin (26/10/2026).
Firman juga mendorong perusahaan mengarahkan program TJSLP pada pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, mulai dari penguatan kemitraan usaha hingga peningkatan kapasitas produksi dan akses pasar.
Di sektor pembiayaan, ia berharap Bank Kalsel memperluas akses kredit terjangkau dengan skema yang sesuai karakteristik usaha masyarakat.
Menurutnya, pembiayaan perlu mempertimbangkan siklus produksi, arus kas, dan kemampuan pengembalian pinjaman agar tidak membebani pelaku usaha kecil.
“Pemerintah menyalurkan bantuan tepat sasaran, perusahaan memperkuat pemberdayaan melalui TJSLP, dan perbankan menyediakan kredit terjangkau. Sinergi ini dapat menggerakkan ekonomi rakyat tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD,” tegasnya.
Firman menambahkan, pelaksanaan strategi tersebut memerlukan pemetaan kebutuhan masyarakat, sinkronisasi program, serta koordinasi antara pemerintah, perusahaan, Bank Kalsel, dan pemangku kepentingan lainnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi, indikator keberhasilan yang terukur, dan tata kelola yang baik. Penyaluran kredit tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan.
Firman berharap kolaborasi tersebut mampu menjaga produktivitas usaha, memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Ruang fiskal boleh terbatas, tetapi upaya memperkuat ekonomi rakyat harus tetap berjalan,” pungkasnya. (YUN)
