JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan perubahan APBD 2026 dengan menaikkan target pendapatan dan belanja daerah.
Penjelasan Gubernur Kalsel terkait Raperda Perubahan APBD 2026 disampaikan Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman dalam rapat paripurna DPRD Kalsel, Jumat (21/8/2026).
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah naik dari Rp7,353 triliun menjadi Rp7,762 triliun atau bertambah 5,56 persen.
Belanja daerah juga meningkat dari Rp9,939 triliun menjadi Rp10,534 triliun atau naik 5,98 persen. Kenaikan belanja membuat defisit bertambah dari Rp2,585 triliun menjadi Rp2,771 triliun.
Untuk menutup defisit, penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) naik dari Rp2,685 triliun menjadi Rp2,971 triliun atau meningkat 10,65 persen.
Sementara pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah meningkat dua kali lipat, dari Rp100 miliar menjadi Rp200 miliar.
Hasnuryadi mengatakan perubahan APBD 2026 disusun untuk menyesuaikan anggaran dengan perubahan RKPD 2026 dan sasaran RPJMD Kalsel 2025–2029, sekaligus mengakomodasi sejumlah program strategis pemerintah pusat.
Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
“Belanja wajib, pelayanan dasar, dan program yang berdampak langsung kepada masyarakat menjadi prioritas,” kata Hasnuryadi.
Ia memastikan struktur anggaran tetap memenuhi ketentuan. Alokasi pendidikan dipertahankan di atas 20 persen, belanja pegawai di bawah batas 30 persen, dan belanja infrastruktur pelayanan publik memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pemprov Kalsel berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 segera diselesaikan bersama DPRD agar sisa waktu anggaran tahun ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Perubahan ini harus segera disepakati agar pelaksanaan program 2026 berjalan optimal,” ujarnya. (YUN)
