JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mendorong seluruh perangkat daerah tidak lagi menempatkan data sebatas sebagai bahan laporan, tetapi menggunakannya sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan.
Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj. Ananda mengatakan, data yang akurat dan mutakhir dibutuhkan agar pemerintah dapat menentukan persoalan, menetapkan prioritas, serta menyusun intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral bertema Optimalisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dalam Mendukung Pembangunan Berbasis Data, di Aula Kayuh Baimbai, Rabu (7/10/2026).
“Kita harus mengubah cara pandang dari data untuk laporan menjadi data untuk keputusan,” pesan Wali Kota yang disampaikan Hj. Ananda.
Menurutnya, data mengenai pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, pelayanan publik hingga ketenagakerjaan, harus mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara aktual.
Dengan data tersebut, pemerintah dapat mengetahui persoalan yang terjadi, wilayah yang membutuhkan perhatian, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, hingga bentuk intervensi yang diperlukan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin, Febpry Ghara Utama,
mengatakan, data yang dihasilkan setiap perangkat daerah harus memiliki tujuan dan dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan.
“Data itu tidak berhenti pada pengumpulan. Data harus dilihat fungsinya untuk apa, kemudian dianalisis sehingga dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Ia menegaskan, penyelenggaraan statistik sektoral bukan hanya menjadi tanggung jawab Diskominfotik. Setiap perangkat daerah memiliki peran dalam menghasilkan, mengelola, sekaligus memanfaatkan data sesuai bidang masing-masing.
Penguatan tata kelola data juga diarahkan pada pemanfaatan portal data pemerintah daerah. Data yang dikelola secara terintegrasi diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan bersama dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi program.
Dengan demikian, kebijakan pembangunan dapat menjawab persoalan secara lebih konkret, mulai dari menentukan masalah yang paling mendesak, kelompok yang membutuhkan intervensi, lokasi yang menjadi prioritas hingga mengukur hasil program yang telah dijalankan.
Pemanfaatan data juga diperkuat melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan generasi muda. Salah satunya melalui Banjarmasin Datathon 2026, yang mendorong peserta mengolah data untuk membaca berbagai persoalan perkotaan.
Juara I diraih Febria Sera Darnefi dari Universitas Sari Mulia melalui kajian pemanfaatan Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi motif sasirangan dan pemodelan spasial sentra IKM.
Juara II diraih Muhammad Rizky Aditya dari Universitas Lambung Mangkurat melalui analisis klaster beban penyakit dan sumber daya pelayanan kesehatan puskesmas. Sementara juara III diraih Muhammad Fadillah dari Universitas Lambung Mangkurat melalui pemetaan ketimpangan pelayanan persampahan.
Selain itu, Banjarmasin Smart City Ideathon 2026 turut menghasilkan sejumlah inovasi berbasis data dan teknologi, mulai dari pemetaan infrastruktur permukiman, sistem social listening berbasis kecerdasan buatan hingga digitalisasi bank sampah.
Berbagai inovasi tersebut menunjukkan bahwa data dapat diolah menjadi informasi dan teknologi yang membantu pemerintah membaca persoalan secara lebih spesifik.
Namun, pemanfaatan data membutuhkan kualitas dan standar pengelolaan yang konsisten. Karena itu, penguatan statistik sektoral diarahkan pada peningkatan kualitas data, koordinasi antarperangkat daerah, standardisasi pengelolaan, pemanfaatan teknologi serta kemampuan aparatur dalam menganalisis data.
Pemko Banjarmasin berharap penggunaan data dapat diterapkan dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari mengenali persoalan, menentukan prioritas, menyusun program dan anggaran, melaksanakan intervensi hingga mengukur hasilnya.
Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan data tidak hanya diukur dari jumlah data yang terkumpul, tetapi dari sejauh mana informasi tersebut mampu membantu pemerintah mengambil keputusan yang tepat dan menghadirkan program sesuai kebutuhan masyarakat.
(Ih/Ang)
