JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Penguatan budaya literasi di kalangan aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik. Tidak hanya mengandalkan pendidikan dan pelatihan formal, ASN juga didorong untuk membangun kebiasaan membaca serta memanfaatkan berbagai sumber pengetahuan yang tepercaya.
Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalsel.
Kerja sama kedua perangkat daerah itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan yang dilaksanakan bersamaan dengan pembukaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Angkatan I–X di Aula Kampus II BPSDMD Provinsi Kalsel, Rabu (28/10/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, mengatakan, literasi memiliki peran penting dalam memperluas wawasan dan meningkatkan kapasitas ASN, baik PNS maupun PPPK. Terlebih, di tengah perkembangan teknologi informasi, aparatur dituntut mampu memperoleh dan memahami informasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, kebiasaan mengakses informasi melalui telepon genggam dan media sosial perlu diimbangi dengan peningkatan minat baca agar pengetahuan aparatur terus berkembang.
“Kita inginn PPPK maupun PNS, semakin memahami pentingnya literasi. Harapannya, melalui kerja sama ini, budaya gemar membaca dapat ditingkatkan sehingga pengetahuan dan wawasan aparatur terus berkembang,” ujarnya.
Kepala BPSDMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah menjelaskan, kolaborasi tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan pengembangan kompetensi ASN dengan pemanfaatan fasilitas dan layanan perpustakaan.
Salah satu langkah yang akan diterapkan adalah mewajibkan peserta pendidikan dan pelatihan di lingkungan BPSDMD menjadi anggota perpustakaan. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong aparatur menjadikan membaca sebagai bagian dari proses pengembangan diri.
“Untuk meningkatkan kompetensi, tentu salah satu syaratnya adalah sering membaca. Karena itu, ke depan setiap peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di BPSDMD akan diwajibkan menjadi anggota perpustakaan,” jelas Faried.
Dengan demikian, proses peningkatan kapasitas ASN tidak hanya berlangsung selama mengikuti pendidikan dan pelatihan, tetapi juga berlanjut melalui pembelajaran mandiri dan kebiasaan membaca.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalsel, Sri Mawarni, menyampaikan bahwa pihaknya turut memperluas akses bahan bacaan melalui layanan perpustakaan digital i-Kalsel.
Aplikasi tersebut menyediakan lebih dari 2.000 koleksi buku digital yang dapat diakses masyarakat, termasuk ASN, secara gratis melalui App Store maupun Play Store.
“i-Kalsel ini untuk seluruh masyarakat yang memerlukan bahan bacaan digital dan tepercaya. Layanannya gratis, tidak dipungut biaya, dan bisa diakses melalui App Store maupun Play Store,” ungkapnya.
Melalui aplikasi tersebut, pengguna dapat membaca sekaligus meminjam buku secara digital dengan masa peminjaman sekitar satu minggu, sebagaimana mekanisme layanan perpustakaan konvensional.
Selain mengoptimalkan layanan digital, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel juga mengembangkan titik baca untuk memperluas jangkauan literasi. Saat ini, terdapat 10 titik baca yang akan dievaluasi kembali penempatannya agar pemanfaatannya lebih optimal.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemprov Kalsel berharap fasilitas perpustakaan semakin dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan kapasitas aparatur. Kemudahan memperoleh bahan bacaan diharapkan mampu menumbuhkan budaya belajar sepanjang hayat, memperluas wawasan, serta mendukung profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
(Adv/Ang)
