JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mulai memperkuat langkah pencegahan penyakit tidak menular (PTM), khususnya hipertensi yang masih menjadi salah satu persoalan kesehatan dengan angka kasus tinggi.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot berencana mengalokasikan anggaran sekitar Rp800 juta pada 2027 untuk mendukung penanganan hipertensi, termasuk memperluas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota H. Muhammad Yamin HR. saat membuka Rapat Koordinasi, Advokasi, dan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), gelaran Dinas Kesehatan, berlangsung di Banjarmasin, Rabu (4/11/2026).
Ia mengatakan, tingginya kasus hipertensi menjadi catatan penting yang perlu ditangani secara serius. Menurut Wali Kota, upaya pengendalian tidak cukup hanya melalui pelayanan pengobatan, tetapi harus diperkuat dengan langkah pencegahan dan penyadaran masyarakat.
“Karena itu, sosialisasinya harus kita lakukan jauh lebih masif lagi di masyarakat,” ujarnya.
Yamin menegaskan, pembangunan kesehatan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Sebab menurutnya, persoalan kesehatan masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya oleh Dinkes maupun fasilitas pelayanan kesehatan.
Wali Kota mengingatkan agar tidak ada ego sektoral dalam menjalankan program pemerintah. Ia mengibaratkan seluruh jajaran Pemkot sebagai awak dalam satu kapal besar yang harus bergerak bersama untuk mencapai tujuan.
“Di dalamnya kita sama-sama mengayuh dan mendayung. Tidak boleh ada lagi yang namanya ego sektoral atau merasa ingin lebih kencang sendiri. Kita harus mengayuh bersama dengan gerakan dan alunan yang sama, agar perahu ini sampai pada tujuan dengan lebih baik,” tutur Yamin.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor diperlukan agar upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
“Kita harapkan, rapat koordinasi hari ini dapat memperkuat sinergi dan penyamaan persepsi seluruh pemangku kepentingan. Ini penting, sehingga upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di Kota Banjarmasin dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan,” tutup Wali Kota.
Sementara itu, Kepala Dinkes Yanuar Diansyah menjelaskan, rakor yang berlangsung selama dua hari tersebut memiliki dua sasaran utama.
Pertama, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada program P2P.
“Termasuk upaya pencegahan dan penanganan penyakit seperti DBD, maupun potensi penyakit lainnya secara cepat dan tepat,” jelas Kadis.
Sasaran kedua adalah memperkuat koordinasi lintas sektor antara perangkat daerah dan 28 Puskesmas di Banjarmasin.
“Sehingga kita bisa menyusun rencana aksi terpadu berdasarkan kondisi riil kesehatan masyarakat saat ini,” tambah Yanuar.
Dalam kegiatan tersebut, Dinkes juga memberikan penghargaan kepada sejumlah Puskesmas dengan capaian SPM terbaik sepanjang 2026 hingga Triwulan III.
Penghargaan diberikan berdasarkan capaian masing-masing program, yakni:
• Program Hipertensi: Puskesmas Pemurus Baru.
• Program Diabetes Melitus: Puskesmas Sungai Andai.
• Program Usia Produktif: Puskesmas 9 Nopember.
• Program ODGJ: Puskesmas Alalak Selatan.
• Program TBC: Puskesmas Sungai Bilu.
• Program HIV: Puskesmas Terminal.
(Ih/Ahmad M)
