JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Perlindungan terhadap karya kreatif menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat daya saing industri ekonomi kreatif di Kota Banjarmasin. Melalui kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pelaku usaha tidak hanya mendapatkan kepastian hukum, tetapi juga peluang meningkatkan nilai ekonomi dari karya yang dihasilkan.
Komitmen tersebut diwujudkan Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) dengan menggelar Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran HKI bagi pelaku ekonomi kreatif, pada sebuah Hotel di Banjarmasin, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang diikuti 40 pelaku ekonomi kreatif dari berbagai subsektor tersebut menghadirkan narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan. Peserta mendapatkan pendampingan mengenai tahapan dan prosedur pendaftaran HKI, termasuk perlindungan hak cipta maupun merek produk.
Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, yang membuka kegiatan tersebut mewakili Wali Kota H Muhammad Yamin HR, menilai perlindungan HKI menjadi kebutuhan penting bagi pelaku ekonomi kreatif agar karya mereka memiliki kepastian hukum dan mampu berkembang ke pasar yang lebih luas.
“Ini menjadi wujud sikap, perhatian dan apresiasi kita, bagaimana pun karya pelaku ekonomi kreatif mesti mendapat kepastian hukum sehingga karya mereka dapat eksis dan melebar ke pasar yang lebih luas,” ujar Ichrom Muftezar.
Ia pun meminta para peserta tidak sekadar mengikuti sosialisasi, tetapi benar-benar menindaklanjuti pengetahuan yang diperoleh dengan mendaftarkan karya maupun produk mereka.
“Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, jangan setelah mengikuti sosialisasi lalu redup begitu saja tanpa ditindaklanjuti ilmu dan informasi yang telah dibagikan oleh narasumber,” tekannya.
Sementara itu, Kepala Disbudporapar Banjarmasin, Ibnu Sabil mengatakan, fasilitasi pendaftaran HKI merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga aset intelektual sekaligus memberikan dukungan berkelanjutan bagi pelaku ekonomi kreatif.
Menurutnya, karya lokal perlu mendapat perlindungan agar tidak hanya memiliki pengakuan di tingkat daerah, tetapi juga mempunyai nilai tambah secara ekonomi.
“Ini menjadi salah satu upaya dukungan nyata terhadap pelaku ekonomi kreatif agar karya-karya lokal tidak hanya dikenal di skala kota namun juga memiliki perlindungan hukum dan nilai tambah secara ekonomi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, program fasilitasi tersebut telah dilaksanakan secara rutin sejak 2024 dan mulai memberikan hasil positif. Hingga kini, puluhan pelaku ekonomi kreatif di Banjarmasin telah berhasil memperoleh HKI.
“Sejak rutin dilaksanakan fasilitasi mulai tahun 2024, saat ini sudah terdapat puluhan pelaku ekraf kota yang berhasil mengantongi Hak Kekayaan Intelektual. Makanya fasilitasi ini kami nilai sangat penting bagi keberlangsungan industri ekonomi kreatif kita,” tukasnya.
Melalui program tersebut, Pemko Banjarmasin berharap semakin banyak pelaku ekonomi kreatif yang menyadari pentingnya perlindungan HKI dan segera mendaftarkan karya maupun merek produknya.
Dengan demikian, kreativitas lokal tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga dapat berkembang menjadi aset ekonomi yang memiliki daya saing dan terlindungi secara hukum.
(Hik/Ang)
