JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape diharapkan tidak berhenti sebatas ketetapan keagamaan. Pemerintah didorong segera menyusun regulasi yang mengatur pelarangan peredaran vape hingga pemberian sanksi hukum bagi pihak yang melanggar.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyusul terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
Sahroni menilai keputusan MUI merupakan langkah tepat, mengingat penggunaan vape dinilai berpotensi disalahgunakan, termasuk menjadi sarana peredaran gelap narkotika.
“Kami di Komisi III sangat mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemarin telah resmi mengharamkan vape. Dari awal saya memang mendorong untuk diharamkannya vape karena memang vape ini saya lihat sangat rawan disalahgunakan. Jadi kami menyambut baik fatwa ini,” ujar Sahroni, dilansir dari MUI Digital, Kamis (12/11/2026).
Menurut politikus Partai NasDem tersebut, fatwa yang telah ditetapkan MUI perlu ditindaklanjuti melalui aturan hukum positif agar memiliki landasan yang kuat dalam penerapannya.
Ia pun meminta kementerian dan lembaga terkait segera merumuskan regulasi yang mengatur larangan peredaran vape secara tegas, termasuk ketentuan sanksi bagi pihak yang tetap memasarkan maupun menggunakannya.
“Karena dari segi agama sudah ada aturannya, saya mendorong agar institusi terkait segera menerbitkan aturan yang terkait pelarangan vape ini,” tegasnya.
Sahroni juga menyoroti potensi penyalahgunaan rokok elektrik oleh jaringan peredaran narkotika. Menurutnya, perkembangan modus kejahatan menuntut adanya langkah antisipasi melalui regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas.
Ia berharap pembatasan distribusi vape dapat mempersempit ruang gerak sindikat narkoba yang memanfaatkan perangkat tersebut sebagai salah satu sarana peredaran zat terlarang.
“Selanjutnya, haramnya vape ini harus di-follow up dengan aturan yang melarang penyebaran vape. Hal ini penting agar pelarangan vape ini ada payung hukumnya. Ada aturan yang jelas mengenai sanksi dan hukuman bagi pihak-pihak yang tetap memasarkan vape berikut juga penggunanya,” tuturnya.
Sebelumnya, Komisi Fatwa MUI resmi menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Ketetapan tersebut tidak hanya menyangkut penggunaan, tetapi juga mencakup seluruh rantai bisnis rokok elektrik, mulai dari produksi hingga perdagangan.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan dampak negatif vape terhadap kesehatan, lingkungan, serta potensi penyalahgunaannya untuk peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Dalam pertimbangannya, MUI menggunakan prinsip sadd ad-dzari’ah, yakni upaya menutup jalan atau sarana yang berpotensi mengarah pada kemudaratan.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd ad-dzari’ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” jelasnya.
Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.
Dengan terbitnya fatwa tersebut, perhatian kini tertuju pada langkah pemerintah dalam menyikapi penggunaan dan peredaran rokok elektrik, terutama terkait kemungkinan pembentukan regulasi serta mekanisme penegakan hukum di lapangan.
(Ang/Mui Digital)
