JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Peraturan Daerah (Perda) menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya memastikan setiap Perda dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalsel melalui kunjungan kerja dan konsultasi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dipimpin Wakil Ketua Bapemperda, Firman Yusi, rombongan membahas evaluasi Perda yang telah diterbitkan serta penyesuaian regulasi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan.
Firman Yusi mengatakan, evaluasi terhadap Perda yang sudah berlaku menjadi salah satu hal yang perlu lebih diperhatikan Bapemperda DPRD Kalsel.
“Selama ini, evaluasi terhadap Perda yang sudah diterbitkan masih perlu ditingkatkan. Ini menjadi perhatian kami untuk diperkuat ke depan,” ujar sekretaris fraksi PKS DPRD Kalsel ini.
Dalam konsultasi tersebut, Bapemperda Kalsel membahas evaluasi Perda yang sudah tidak relevan, penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta penyempurnaan klausul sanksi pidana agar sesuai dengan ketentuan hukum nasional.
Analis Hukum Ahli Utama BPHN, Bambang Iriana Djajaatmadja, mengapresiasi langkah Bapemperda DPRD Kalsel dalam meningkatkan kualitas regulasi daerah.
BPHN juga mengusulkan penerapan review clause atau klausul evaluasi dalam setiap penyusunan Perda. Klausul ini menjadi instrumen untuk memastikan regulasi dapat ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, BPHN menawarkan pendampingan teknis melalui penerapan matriks Pedoman Enam Dimensi. Hasil evaluasi juga diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda).
Melalui konsultasi ini, Bapemperda DPRD Kalsel berharap kualitas regulasi daerah semakin meningkat, baik dari sisi substansi maupun pelaksanaannya, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (YUN)













