JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kotabaru menyiapkan pembangunan pelabuhan penyeberangan milik daerah untuk memperkuat konektivitas antara Kotabaru Kepulauan dan Kotabaru Daratan di Pulau Kalimantan.
Rencana tersebut menjadi salah satu pembahasan Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, S.Sos., saat melakukan audiensi dengan Kementerian Kehutanan RI melalui Direktorat Rencana Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH) di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Dalam audiensi itu, Bupati meminta dukungan pemerintah pusat terkait pemanfaatan kawasan konservasi yang berada pada jalur akses menuju lokasi rencana pelabuhan.
Menurut Muhammad Rusli, konektivitas antara wilayah kepulauan dan daratan Kotabaru saat ini masih menghadapi kendala, terutama pada sektor penyeberangan.
Pelayanan penyeberangan yang tersedia selama ini mengandalkan dua pelabuhan swasta di sisi kanan dan kiri kawasan. Sementara kapasitasnya dinilai terbatas di tengah meningkatnya arus masyarakat yang menggunakan layanan penyeberangan.
“Kita terkendala di penyeberangan. Pelabuhan yang ada sekarang adalah milik swasta dan kapasitasnya terbatas. Masyarakat sangat mengharapkan adanya pelabuhan milik Pemda yang bisa diakses dengan mudah,” ucapnya.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemkab Kotabaru merencanakan pembangunan pelabuhan penyeberangan baru di posisi tengah, di antara pelabuhan penumpang dan pelabuhan angkutan minyak yang telah ada.
Pelabuhan tersebut nantinya direncanakan dikelola Perusahaan Daerah (Perusda) sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kehadiran kita di sini ingin membuat pelabuhan, namanya Pelabuhan Pemda Kotabaru. Nanti akan kita usahakan feri-feri Pemda Kotabaru dan ini nanti dikelola oleh (Perusda) Perusahaan Daerah, jadi daerah untuk daerah, dari masyarakat untuk masyarakat,” jelasnya.
Namun, pembangunan akses menuju lokasi pelabuhan masih menghadapi persoalan kawasan. Dari pusat perkantoran menuju bibir sungai sepanjang sekitar dua kilometer telah dibuka dan dikerjakan pemerintah daerah.
Setelah menyeberangi sungai dengan lebar sekitar 40 hingga 50 meter, terdapat akses jalan sepanjang sekitar 2,5 kilometer yang berada di kawasan cagar alam.
Karena itu, Pemkab Kotabaru berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan terkait pemanfaatan kawasan tersebut untuk kebutuhan akses jalan menuju Kotabaru Daratan.
Bupati menargetkan pembangunan pelabuhan dapat direalisasikan sebelum masa jabatannya berakhir. Untuk mendukung rencana tersebut, Pemkab Kotabaru telah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan merencanakan dukungan anggaran pada 2028.
“Ini merupakan kebutuhan mendasar masyarakat Kabupaten Kotabaru,” tegasnya.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Kotabaru memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menyiapkan infrastruktur transportasi.
Pembangunan pelabuhan baru diharapkan dapat memperlancar konektivitas antarkawasan, meningkatkan pelayanan penyeberangan, sekaligus mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Kotabaru didampingi Kepala Bapperida, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru serta jajaran staf. Rombongan diterima Kasubid Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Kementerian Kehutanan RI, Yana Juhana.
(Adv/Eca)
