Pemkab Kotabaru Evaluasi Pelayanan Publik, Dorong Perangkat Daerah Tingkatkan Kualitas Layanan

Pemkab Motabaru gelar FGD Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2026, Rabu (18/11/26). (Foto: Ist)

JURNALKALIMANTAN.COM, KOTABARU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru memperkuat evaluasi pelayanan publik dengan mendorong perubahan budaya kerja aparatur agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2026 yang digelar di Aula Masjid Apung, kawasan Siring Laut Kotabaru, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang diikuti perwakilan perangkat daerah, kecamatan, puskesmas, serta pejabat dan staf terkait itu menjadi sarana asistensi dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemkab Kotabaru.

Sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru disampaikan Asisten III, Anang Muhammad Zen.

Dalam sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru yang disampaikan Asisten III, Anang Muhammad Zen, ST, MT, ditegaskan bahwa pelayanan publik berkualitas merupakan salah satu kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, perbaikan pelayanan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembenahan administrasi, tetapi harus terlihat dari sistem, perilaku aparatur, hingga hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Aparatur diharapkan mm menjadi motor penggerak perubahan dengan mengedepankan integritas, disiplin, profesionalisme, keramahan, responsivitas, dan inovasi dalam memberikan pelayanan,” paparnya.

Anang mengapresiasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Ia berharap peserta aktif berdiskusi dan menggali berbagai persoalan agar hasil evaluasi dapat diterapkan di masing-masing unit pelayanan.

FGD tersebut menghadirkan narasumber utama Akhmad Hasmy, Ak, selaku Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, serta Irwan Yunizar, S.T., Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.

Diskominfo Kabupaten Kotabaru juga menyampaikan materi mengenai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!), mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, H. Hendra Indrayana.

Pembahasan ini menitikberatkan pada optimalisasi kanal pengaduan sebagai sarana masyarakat menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun laporan terkait pelayanan pemerintah.

Pengaduan yang masuk diharapkan tidak sekadar ditindaklanjuti, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki kualitas pelayanan.

Sementara itu, Ketua Panitia, M. Octo Brahma Yogayana, S.STP, mengatakan FGD tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong pelayanan publik yang semakin baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk menekan berbagai keluhan masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui kanal pengaduan daring.

Ia menjelaskan, penyusunan dokumen standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) menjadi pedoman sekaligus pengaman bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya.

Namun, aspek yang tidak kalah penting adalah perubahan perilaku dan budaya kerja aparatur agar lebih memahami kebutuhan masyarakat.

Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut. Di antaranya perbaikan proses bisnis dan cascading atau penjabaran kinerja perangkat daerah, penyusunan dan publikasi standar pelayanan, penguatan budaya kerja, serta penerapan whistleblowing system untuk pelaporan dugaan pelanggaran.

Selain itu, evaluasi juga mencakup pengelolaan konflik kepentingan, optimalisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara daring, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Kotabaru berharap seluruh perangkat daerah semakin memperkuat sinergi dan komitmen dalam menghadirkan pelayanan yang sederhana, cepat, transparan, dan responsif.

Dengan demikian, pembenahan pelayanan publik tidak berhenti pada pemenuhan dokumen administrasi, tetapi menjadi perubahan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Kotabaru.

(Adv/Eca)