Dislautkan Jabar Minta Waktu Sosialisasikan Tuntutan Nelayan Kalsel

JURNALKALIMANTAN.COM, BANDUNG – Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Kalsel Rusdi Hartono mendatangi Kantor Dislautkan Jawa Barat pada 30 September kemarin. Hal ini guna menindaklajuti aspirasi dan tuntutan para nelayan Kalsel yang disampaikan pada 22 September lalu.

“Bermula dari nelayan Jorong, Tabanio, dan Muara Kintab yang telah menangkap dan mengamankan Kapal Penangkap Ikan Putra Jaya 2 asal Jawa Barat, pada 21 September lalu,” ungkap Rusdi Hartono.

Adapun aspirasi dan tuntutan nelayan Kalsel tersebut, antara lain menginginkan agar nelayan dari Pulau Jawa dalam mengoperasikan kapal ikannnya dapat memperhatikan kearifan lokal, dan tidak mengganggu aktivitas operasional nelayan tradisional pesisir Kalimantan Selatan.

Selanjutnya, menuntut agar semua nelayan dari wilayah luar Kalsel yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berjenis cumi (dengan alat bantu penangkap ikan berupa lampu ribuan watt) agar menjauh dari pesisir Kalimantan Selatan di atas ≥4° (empat derajat) Lintang Selatan Provinsi Kalsel.

Kemudian, apabila dalam waktu 5 hari sejak Tanggal 23–27 September 2022 kapal cumi tersebut tidak menjauh, para nelayan Kalsel tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal cumi tersebut, baik yang sudah diamankan di Desa Muara Kintab, maupun yang masih beroperasi.

Nelayan Muara Kintab juga menjamin keselamatan kapal nelayan cumi beserta ABKnya yang diamankan.

Namun, apabila setelah 27 September masih terdapat kapal nelayan cumi yang beroperasi di bawah ≥4° (empat derajat) Lintang Selatan, nelayan Kalsel akan memberlakukan denda Rp1 miliar Rupiah per kapal.

Untuk itu, Rusdi Hartono telah melakukan kunjungan ke Dislautkan Jabar, guna audiensi terkait tuntutan nelayan Kalsel tersebut.

“Hasilnya, dari pertemuan dengan Dislautkan Provinsi Jabar, bahwa pada prinsipnya mereka menerima aspirasi tersebut, namun mereka meminta waktu untuk menyosialisasikannya, dengan tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

(Saprian)