JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti retribusi sewa alat mesin pertanian atau Alsintan serta belanja modal Tahun Anggaran 2022.
Sorotan Fraksi PKS itu terlampir dalam pemandangan umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau LPPA Kalsel 2022 pada rapat paripurna DPRD provinsi Kalsel, Kemarin.
Fraksi PKS dalam pemandangan umumnya menyampaikan retribusi sewa Alsintan serta kurang volume atas pelaksanaan pekerjaan belanja modal sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalsel 2022.
Dalam pemandangan umum Fraksi PKS yang dibacakan H Haryanto itu mengapresiasi pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel yang sepuluh kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak Tahun 2013.
“Fraksi PKS mengingatkan Pemprov Kalsel jangan terlena atau berpuas diri, tetapi tetap bekerja optimal dan maksimal dalam melayani masyarakat setempat khususnya,”tegasnya.
Selain itu, perlu standar pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai tolok ukur/pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.
“Kami juga mengapresiasi dalam LPPA Kalsel 2022 terungkap, bahwa realisasi Pendapatan Daerah Rp8,155 triliun lebih atau 193,83 persen dari yang dianggarkan Rp7,854 triliun lebih,”jelasnya.
Sedangkan realisasi Belanja Daerah 2022 Rp5,260 triliun lebih atau 87,08 persen dari yang dianggarkan Rp6,040 triliun lebih, tutupnya.
(YUNN)
