JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Sebanyak 65 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu (06/03) pagi.
Mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas.
Tercatat ada sejumlah nama pejabat yang mengalami rotasi atau perputaran posisi. Di antaranya Muhammad Amin yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, kini dipercaya mengisi posisi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Selatan.
Kemudian ada Adilla Redha Yanti yang sebelumnya merupakan Kepala UPTD Kebun Raya Banua, per hari ini resmi menjadi Kabag Materi Pimpinan pada Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Kalimantan Selatan.
Usai prosesi pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan pakta integritas, Sahbirin mengungkapkan bahwa dirinya memberikan kepercayaan kepada para pejabat yang dilantik untuk dapat melaksanakan tugas dengan maksimal.
Gubernur yang akrab disapa Paman Birin itu menyebut, pelantikan itu merupakan wujud dari amanah yang diberikan untuk ikut serta mengawal pembangunan dan roda pemerintahan di Banua.
“Saya yakin bahwa saudara-saudara yang dilantik pada hari ini memiliki kapasitas, integritas, dan dedikasi yang mumpuni dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pejabat struktural,” ucapnya.
Ia mengingatkan, para pejabat punya tanggung jawab besar dalam mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan. Baik yang ada di internal satuan kerja, unit kerja hingga di tingkatan yang lebih tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
“Salah satunya harus mampu menerjemahkan visi dan misi pembangunan menjadi langkah-langkah strategis yang nyata, serta memastikan implementasinya di lapangan berjalan dengan baik,” tambahnya lagi.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinansyah, merincikan dalam pelantikan pejabat struktural ada satu orang untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, 25 pejabat administrator dan 39 pejabat pengawas.
“Mutasi ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja yang bersangkutan,” tutur Dinan.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan membuka lelang jabatan untuk 12 posisi pejabat pimpinan tinggi pratama pada bulan ini.
Sehingga dalam waktu dekat, kekosongan di posisi yang masih kosong dan sementara dipimpin oleh pelaksana tugas dapat segera memiliki pimpinan yang definitif untuk memaksimalkan program kerja di instansi terkait. (syh/viz)
