JURNALKALIMANTAN.COM, KAYONG UTARA – Dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah ke-XXIX Tahun 2025, Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara, Rene Rienaldy, membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.
Dalam sambutannya, Rene Rienaldy menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan—termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan insan pers yang telah aktif memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dan transparan.
“Semangat gotong royong adalah pilar utama dalam membangun otonomi daerah yang efektif,” kata Rene, pada Jumat (25/4/2025).
Rene menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan luar biasa dalam sumber daya alam, budaya, dan kualitas sumber daya manusia. Namun, potensi tersebut tidak akan maksimal tanpa sinergi kuat antar seluruh tingkatan pemerintahan.
Tema peringatan tahun ini, “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”, mencerminkan urgensi harmonisasi kebijakan dalam mencapai kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi yang merata, dan kesejahteraan rakyat.
Dalam arahannya, Mendagri melalui Ia juga menyampaikan beberapa prioritas strategis nasional yang harus menjadi fokus bersama, yaitu:
1. Swasembada pangan dan energi.
2. Pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.
3. Reformasi birokrasi.
4. Peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan.
“Kita harus memperkuat regulasi, teknologi, serta SDM di sektor pertanian dan energi untuk mengurangi ketergantungan impor,” imbuh Rene.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi pemerintahan, inovasi kewirausahaan, dan penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal.
Selain itu, pesan Presiden Prabowo Subianto turut disampaikan, yakni tentang pentingnya penyatuan visi dan langkah nyata antara pemerintah pusat dan daerah.
“Koordinasi yang baik akan memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran dan implementatif di tingkat daerah,” lanjutnya.
Rene mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Hari Otonomi Daerah ini sebagai momentum evaluasi bersama guna memperkuat pelayanan publik yang adaptif dan responsif.
“Daerah harus menjadi mitra aktif pembangunan, bukan hanya pelaksana kebijakan dari pusat,” pungkasnya.(Viz)
