JURNALKALIMANTAN.COM, HULU SUNGAI TENGAH – Dalam waktu dekat masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), dapat memanfaatkan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memberikan pelayanan cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
Penyelenggaraan pelayanan terpadu ini diawali dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja, Mal Pelayanan Publik Kabupaten HST.
Sebanyak 11 Kementerian/Lembaga/Korporasi hadir menandatangani Nota Kesepakatan dan rencana kerja bersama dengan Pemerintah Kabupaten HST di Auditorium Kantor Bupati HST, Kamis (05/12/2024).
Kepala DPM PTSP dan Tenaga Kerja, Edina Fitria Rahman mengatakan, dalam rangka persiapan pelaksanaan uji coba operasionalisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu adanya penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga atau Kementerian/Lembaga.
“Pada MPP Kabupaten HST terdapat 11 Kementerian/Lembaga/Korporasi di HST dan 9 Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab HST yang berintegrasi melakukan Pelayanan Publik,” jelasnya.
Bupati melalui Sekretaris Daerah Muhammad Yani mengapresiasi Kepala DPM-PTSP dan stakeholder lainnya atas komitmen, kerja keras, kerja cerdas dan kerja berkualitasnya dengan mengintegrasikan berbagai jenis layanan perizinan dan non perizinan, yang melibatkan berbagai instansi publik secara terpadu pada satu tempat, berupa Mal Pelayanan Publik.
“Apresiasi serta ucapan terima kasih disampaikan kepada rekan-rekan Forkopimda, Instansi Vertikal, Perbankan, serta pihak-pihak lainnya, yang hari ini telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama terkait sinergi penyelenggaraan MPP,” ungkapnya
Ia berharap momentum penandatanganan nota kesepakatan bersama ini tidak hanya dimaknai sebagai formalitas, akan tetapi harus menjadi komitmen kuat semua pihak, untuk mengimplementasi seluruh kerjasama yang telah disepakati, khususnya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik.
“Kehadiran MPP ini tentunya menjadi salah satu tonggak sejarah baru dari proses pelayanan publik yang efektif dan efisien, untuk itu kepada seluruh instansi maupun lembaga penyelenggara pelayanan publik di MPP, agar dalam menempatkan petugas nantinya harus betul-betul yang kompeten dan berjiwa siap melayani,” harapnya
Muhammad Yani berpesan, agar segera dapat dilakukan uji coba operasional penyelenggaraan pelayanan publik secara terintegrasi di MPP nantinya, dan tidak lupa terus lakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui segala kekurangan, kendala dan permasalahan yang dihadapi agar langkah-langkah perbaikan dapat segera kita lakukan.
“Mari kita jadikan penandatanganan nota kesepakatan bersama ini sebagai momentum bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih responsive, inklusif dan efektif, dalam mendukung terwujudnya Hulu Sungai Tengah yang lebih makmur, unggul dan dinamis,” tutupya.
(Rz)
