JURNALKALIMANTAN.COM, PULANG PISAU – Berawal dari adanya keluhan masyarakat pekebun sawit yang mengeluhkan tidak menentunya harga Tandan Buah Segar (TBS), DPRD Kabupaten Pulang Pisau berinisiatif membentuk kebijakan.
Ketua DPRD Pulang Pisau, Tandean Indra Bella menyampaikan, Raperda Inisiatif DPRD tentang Kemitraan dan Harga Tandan Buah Sawit Segar ini adalah usulan dari masyarakat.
“Tidak adanya kesejahteraan petani sawit yang mendasari hadirnya raperda ini, banyak keluhan petani pekebun sawit yang masuk baik itu secara surat bahkan bertemu langsung lewat audensi untuk mengusulkan adanya raperda tersebut, ucapnya.
Tandean mengatakan, apa yang disampaikan pekebun sawit, terkait tidak adanya jaminan harga TBS menjadi salah satu yang dikeluhkan oleh petani pekebun sawit
“Mereka ingin adanya jaminan atau kebijakan yang mengatur harga buah sawit segar yang dibeli oleh perusahaan yang tentunya memiliki pabrik produksi sebagai jaminan kesejahteraan petani, karena selama ini harga yang ditentukan tidak menentu, sehingga tingkat kesejahteraan pekebun sawit tidak terjamin,” ucap Tandean.
Jika tidak ada kebijakan, Ia menilai perusahaan besar yang memiliki pabrik produksi dan membeli buah sawit dari pekebun juga akan seenaknya memainkan harga.
Ia berharap ke depan dengan adanya kebijakan ini, bisa lebih menyejahterakan pekebun sawit dan secara ekonomi akan meningkat.
Di sisi lain keuntungan bukan hanya dinikmati oleh petaninya saja, tapi ada juga kontribusi yang jelas untuk pemerintahan daerah. (Ded/Viz)
