JURNALKALIMANTAN.COM, BARITO KUALA – Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, memberikan sambutan sekaligus arahan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Kegiatan ini berlangsung di sebuah hotel di Banjarmasin, Rabu (10/9/25).
Inspektur Kabupaten Barito Kuala Selamat Riyanto, menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan, salah satunya dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya MRI dan mengukur capaian melalui IEPK.
“Kegiatan ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi sekaligus mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala,” ujarnya.
FGD ini diikuti oleh seluruh pimpinan SKPD, camat, pejabat perencanaan perangkat daerah, serta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Forum ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah dalam implementasi SPIP, MRI, dan IEPK secara menyeluruh dan terintegrasi.
Dalam arahannya, Bupati H. Bahrul Ilmi menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab. Ia secara khusus menyoroti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, yang menurutnya tidak boleh disalahgunakan dan harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembangunan.
“Kita ingin Kabupaten Barito Kuala berani membersihkan segala bentuk kebocoran anggaran agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Termasuk dana desa, harus kita jaga dan awasi bersama penggunaannya,” tegas Bupati.
Kegiatan FGD ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni Rabu–Kamis, 10–11 September, dengan agenda diskusi mendalam dan penyamaan langkah strategis dalam upaya pencegahan korupsi.
(Kominfo/Ang)
