JURNALKALIMANTAN.COM, BARITO KUALA – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kembali menegaskan komitmennya mendukung berbagai program nasional, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi prioritas pemerintah pusat.
Pada Apel yang berlangsung di halaman Kantor Bupati, Asisten II Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Joko Sumitro yang bertindak sebagai pembina apel menyampaikan paparan mendalam, terkait MBG, untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Ia menyebutkan, salah satu kunci pelaksanaan program ini adalah kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah.
Namun, tantangan besar muncul bagi Barito Kuala yang dikategorikan sebagai wilayah terpencil dalam konteks pelaksanaan MBG.
Kondisi geografis berupa lahan rawa menyebabkan daerah ini belum memenuhi kriteria tanah siap pakai yang menjadi syarat utama pendirian unit SPPG.
“Untuk sementara, hingga tahun 2025 Barito Kuala belum masuk dalam daftar penerima alokasi SPPG. Tapi kami tidak tinggal diam, Pemkab terus melakukan koordinasi agar pada tahun 2026, Batola bisa menjadi bagian dari pelaksanaan program ini,” jelas Joko dalam amanatnya, Senin (6/10/25)
Ia juga menjelaskan bahwa ada dua model pelaksanaan MBG yang saat ini diterapkan, yakni pola mandiri/reguler dengan cakupan sasaran 1.000 hingga 3.500 orang, yang biasanya dijalankan oleh yayasan atau swasta, dan pola T3 (terpencil) untuk wilayah dengan jangkauan terbatas, dikelola oleh perorangan, BUMDes, atau lembaga lokal.
Menanggapi potensi keterlibatan masyarakat dan sektor swasta, Joko membuka peluang kolaborasi melalui pendaftaran di aplikasi resmi Badan Gizi Nasional.
Investasi pembangunan satu unit SPPG disebutnya memerlukan anggaran sekitar Rp700 juta, dengan standar fasilitas mencakup enam ruangan fungsional untuk pengolahan makanan bergizi secara aman.
Sebagai penutup, ia menyampaikan pesan penting terkait keamanan makanan. Menyikapi sejumlah kasus keracunan massal yang terjadi di beberapa wilayah, Joko mengingatkan agar pelaksanaan program MBG di masa mendatang tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga keamanan pangan.
“Jangan sampai program makan bergizi gratis malah menjadi makan beracun gratis. Kita harus belajar dari kasus di daerah lain agar tidak terjadi di sini,” tegasnya.
(Ang/Ben)
