Pemkot Banjarmasin Fokuskan KUA-PPAS 2026 pada Penguatan Ekonomi dan SDM

Wali Kota serahkan dokumen rancangan KUA dan PPAS tahun 2026. (Foto : Ist)

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin secara resmi menyampaikan dan memberikan tanggapan atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Kota Banjarmasin, Kamis (10/0725).

Berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD, rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rikval Fachruri, serta dihadiri Wali Kota H. Muhammad Yamin HR, jajaran anggota dan para kepala satuan kerja perangkat daerah.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengungkapkan bahwa tema pembangunan Kota Banjarmasin pada tahun 2026 adalah: “Penguatan Sektor Unggulan dan Daya Saing SDM untuk Mendukung Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan.”

Ia menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah akan difokuskan pada empat poin strategis, yakni:
* Penguatan sektor ekonomi unggulan daerah dan UMKM;
* Penguatan daya saing SDM, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja;
* Pemerataan pembangunan infrastruktur;
* Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi atas pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD yang dinilainya sebagai kontribusi konstruktif untuk penyempurnaan dokumen KUA-PPAS 2026.

“Masukan dari dewan sangat penting. Ini menjadi catatan strategis untuk proses pembahasan lanjutan demi pembangunan kota yang lebih baik,” ungkap Yamin.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan legislatif agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap, pada 2026 mendatang, pembangunan di Banjarmasin dapat berjalan merata, baik dari sisi infrastruktur, pelayanan publik, hingga fasilitas pendidikan,” ujar Yamin.

Sebagai penutup, Wali Kota menyampaikan harapan agar pembahasan KUA-PPAS 2026 dapat berjalan lancar, penuh kebersamaan, dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

(Hik/Ang)