JURNALKALIMANTAN.COM,BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Forum Konsultasi Masyarakat (FKM) dengan tema “Peran Serta Masyarakat Dalam Membangun Pelayanan Publik yang Inklusif Menuju Banjarmasin Maju Sejahtera”, bertempat pada sebuah Hotel di Banjarmasin, Senin (20/10/25).
Kegiatan tersebut dibuka Wali Kota H. Muhammad Yamin HR, dan turut dihadiri oleh Kepala DPMPTSP Kota Ari Yani, sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta perwakilan berbagai unsur masyarakat dan pelaku usaha.
Dalam sambutannya Wali Kota menegaskan bahwa forum konsultasi masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Banjarmasin. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan masukan dari berbagai pihak.
“Forum ini sangat penting karena menghadirkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelayanan publik di Kota Banjarmasin. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus banyak menerima saran dan pendapat dari berbagai elemen, baik dari LSM, forum masyarakat, pemuda, maupun pelaku usaha,” ujar Yamin.
Ia berharap, melalui forum ini dapat lahir berbagai gagasan dan solusi konstruktif untuk memperbaiki sistem pelayanan publik agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin pelayanan publik di Banjarmasin benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi kita bersama, yaitu mewujudkan Banjarmasin Maju dan Sejahtera, yang menjadi arah pembangunan selama lima tahun ke depan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wali Kota Yamin menekankan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses konsultasi publik merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
“Dengan adanya forum seperti ini, diharapkan pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan aspirasi warga,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh warga kota.
(Hik/Ang)
