JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Mengawali Tahun Anggaran Baru 2021, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel), meminta Pemerintah Provinsi Kalsel bisa secepatnya membayar tunjangan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai honor, tenaga kontrak, dan tenaga harian lepas di lingkungan Pemprov Kalsel.
Bahkan Fraksi PKS mengharapkan semuanya terealisasi di Januari 2021.
“Sudah menjadi rahasia umum, hampir setiap awal tahun anggaran selalu terjadi keterlambatan pembayaran, bahkan kadang baru bisa diterima pada awal triwulan kedua tahun berjalan,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Kalsel, H. Ardiansyah.

Keterlambatan ini menurutnya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi keluarga para ASN dan tenaga kontrak.
Ardiansyah yang didampingi Sekretaris Fraksi, Firman Yusi, S.P., dan anggota fraksinya, Gusti Rosyadi Ilmi, Hariyanto, dan Imam Kanapi, meminta pemprov membuat terobosan baru, agar hal yang berlangsung lama dan terus-menerus ini dapat diatasi.
Fraksi PKS berkeyakinan, jika pemprov bisa mengatasi masalah tersebut, bukan hanya soal kesejahteraan ASN dan tenaga kontrak yang teratasi, namun juga akan mampu membantu menggerakkan ekonomi Kalsel yang turut terpukul akibat pandemi Covid-19.
“Selain itu, kami juga mengimbau kepada pemerintah kabupaten/kota di Kalsel untuk mengambil langkah yang sama, agar dapat melakukan pembayaran sejak Januari 2021,” pungkasnya.
Editor : Ahmad MT