JURNALKALIMANTAN.COM, BANDUNG – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (29/6/2026), guna memperkuat efektivitas penyusunan dan pelaksanaan agenda kerja tahunan dewan.
Kunjungan tersebut menjadi forum berbagi pengalaman sekaligus studi komparasi mengenai tugas, fungsi, serta tata kelola Badan Musyawarah dalam mengoordinasikan agenda kedewanan.
Rombongan Bamus DPRD Kalimantan Selatan dipimpin Habib Hamid Bahasyim dan diterima jajaran Sekretariat DPRD Jawa Barat, yakni Analis Hukum Ahli Muda Gatot Rahardja, S.H., serta Perisalah Legislatif Ahli Muda Ahmad Irfan,.
Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak berdiskusi mengenai strategi penyusunan agenda kerja tahunan yang terencana, efektif, dan mampu mengakomodasi seluruh fungsi DPRD.
“Salah satu pembahasan utama adalah mekanisme penyusunan agenda tahunan DPRD,” terang habib Hamid Bahasyim.
Menurut wakil rakyat fraksi PKS DPRD Kalsel ini, DPRD Jawa Barat memaparkan bahwa penyusunan agenda dilakukan secara sistematis melalui koordinasi lintas alat kelengkapan dewan, sehingga setiap kegiatan dapat disusun secara terukur dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Diskusi juga mengulas peran strategis Badan Musyawarah dalam menetapkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan agenda tahunan DPRD. Bamus dinilai menjadi penggerak ritme kerja lembaga agar agenda persidangan, rapat, maupun kegiatan kedewanan dapat berjalan efektif, tepat waktu, dan sesuai target.
Selain itu, rombongan DPRD Kalimantan Selatan turut mendalami metode penetapan skala prioritas kegiatan DPRD. Pembahasan tersebut memberikan gambaran mengenai penyusunan prioritas berdasarkan tingkat urgensi, kebutuhan masyarakat, target kinerja lembaga, serta sinkronisasi dengan agenda pemerintah daerah.
“Kami berharap dapat memperoleh berbagai praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam penyempurnaan mekanisme penyusunan agenda tahunan,” ucap habib Hamid Bahasyim.
Hasil diskusi juga diharapkan semakin memperkuat koordinasi antara alat kelengkapan dewan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi pelayanan yang lebih profesional, efektif, dan akuntabel kepada masyarakat. (YUN)
