Transportasi Publik Massal bisa Hancur, Ekonomi Runtuh! Bambang Haryo: Tinjau Ulang Kebijakan Syarat Vaksin Penguat !

Bambang Haryo Soekartono
Bambang Haryo Soekartono Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Foto : Ist

JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bambang Haryo Soekartono, mengkritisi kebijakan pemerintah yang mewajibkan syarat vaksin penguat bagi para pengguna transportasi publik, sebagaimana merujuk Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 21 dan 22 Tahun 2022. Menurutnya, aturan tersebut sangat tidak tepat di tengah geliat pemulihan ekonomi nasional.

Dikatakan mantan Wakil Sekjen MTI Pusat tersebut, pengguna transportasi publik massal di Indonesia jumlahnya masih minim, bila dibandingkan dengan transportasi daring dan pribadi.

“Prosentase pengguna transportasi publik massal hanya sekitar 12% dari total yang menggunakan transportasi publik tidak massal dan transportasi pribadi. Sehingga bila ini diterapkan, tidak akan berdampak terhadap kekebalan komunal, bahkan dampaknya pada perpindahan dari transportasi publik beralih ke transportasi pribadi dan berdampak macet, serta peningkatan kecelakaan di jalan raya,” ungkapnya.

Dijelaskan Anggota DPR RI periode 2014–2019 tersebut, dari sisi pemborosan dan kebutuhan ekonomi masyarakat bisa bertambah akibat kebijakan ini. Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang seharusnya memahami dengan adanya masyarakat menggunakan transportasi pribadi, maka perpindahan/pergerakan masyarakat semakin sulit dipantau dan dikendalikan pemerintah.

“Seharusnya sebelum mengeluarkan kebijakan, pemerintah perlu melakukan kajian dan penelitian. Hal ini dapat dibuktikan, bahwa booster bukan segala-galanya untuk mencegah Covid-19. Terbukti di Indonesia yang mempunyai booster sampai dengan saat ini hanya 19% dari total penduduk 267 juta jiwa, pertambahan kasus sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 adalah 3.361 kasus per hari. Sedangkan Taiwan yang sudah booster 73% dari total penduduk 23 juta jiwa, per tanggal 12 Juli 2022 tambahan kasus sebesar 28.972 kasus per hari. Singapura yang sudah booster 74% dari 5 juta jiwa penduduk, saat ini ada tambahan kasus sebesar 5.974 kasus per hari,” jelas Bambang Haryo.

Sambung mantan Ketua Bidang Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri Pusat ini, di India yang penerima vaksin penguat baru 3% dari total penduduk 1,38 miliar jiwa, pertambahan kasus per hari hanya 13.000 kasus. Sedangkan Jerman yang penerima vaksin penguat sudah 69% dari total penduduk 83 juta jiwa, jumlah pertambahan kasus sebesar 127.000 per hari.

“Demikian bila di Indonesia. DKI Jakarta vaksin 1 dan 2 mendekati 100%, booster sudah lebih dari 40% dari jumlah penduduk 10,56 juta jiwa, penambahan kasus sebesar 3.584 per hari. Sedangkan Aceh dosis kedua masih 29% dan booster mendekati 0% dari jumlah penduduk 5,27 juta jiwa, pertambahan kasus 0,” tutur pemilik sapaan akrab BHS tersebut.

Dikatakan Alumnus Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya ini, hampir seluruh negara di dunia tidak membutuhkan lagi sertifikat vaksin sebagai persyaratan menggunakan transportasi publik massal dalam negeri. Sebagai contoh di Jepang, bahkan yang tidak vaksin pun bisa menggunakan transportasi publik dengan tidak ada diskriminasi antara masyarakat yang bervaksin maupun yang tidak bervaksin. Di dua negara, yakni Australia dan Jepang, vaksin tidak menjadi kewajiban.

“Saya yakin Menteri Perhubungan mengetahui itu, karena baru satu bulan yang lalu berkunjung ke Jepang, termasuk saya sendiri! Ada lagi di Australia juga tidak menggunakan sertifikat vaksin untuk naik transportasi publik massal, dan bahkan pada tanggal 19 Juli 2022 Pemerintah Australia membebaskan turis masuk tanpa sertifikat vaksin,” kata BHS.

Kembali dilanjutkan Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini, Jumlah negara yang menerapkan wajib vaksin hanya sedikit, yakni hanya 4 dari 195 negara, yaitu Indonesia, Ekuador, Tajikistan, dan Turkmenistan. Bahkan di Jerman, sempat ada wacana akan diterapkannya wajib vaksin, namun karena banyaknya masyarakat yang kontra dengan wacana tersebut, alhasil dibatalkan, berkat pemerintah Jerman yang mendengarkan keluhan warganya.

“Beda dengan di Indonesia,” ungkap Bambang.

Ia pun khawatir kebijakan ini bisa menghancurkan transportasi publik massal dan ekonomi masyarakat, sehingga Bambang mengharapkan bisa segera dibatalkan, karena Indonesia membutuhkan transportasi publik massal darat, laut, dan udara yang kuat, untuk melayani besarnya jumlah penduduk negara kepulauan.

“Seharusnya pemerintah tidak menambahkan beban lagi kepada masyarakat dan pelaku usaha transportasi, yang baru membangun ekonominya dari kehancuran akibat kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan aturan Covid-19,” tutup BHS.

(Saprian)