JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Reses perseorangan hari ketiga Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Drs. Saut Nathan Samosir, M.B.A., kali ini dilakukan bersama warga Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, berlangsung di Jalan Yos Sudarso, Ahad (16/4/2023).
Dikatakannya, hari ini ada dua poin yang menjadi catatan terkait aspirasi masyarakat.
“Pertama, berkaitan dengan Dinas Sosial, yaitu masalah data yang dinilai tidak sinkron di lapangan. Artinya, yang sudah pindah dan meninggal ternyata datanya masih ada sebagai penerima bansos,” jelas Samosir.
“Selanjutnya, pengurusan untuk bedah rumah. Mungkin terlalu sulit buat masyarakat, terkait bagaimana pengurusan untuk mendapatkan bedah rumah itu, hingga harus bolak balik diajukan tapi tidak pernah gol, dan itu yang paling dominan yang ada di catatan permasalahan Dinas Sosial, termasuk penerima bansos dari pusat,” sambungnya.
Selain itu, lanjut Samosir, berkaitan dengan masalah zonasi dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah tingkat atas.
“Untuk wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat ini kan cuma ada SMK Negeri 5 sama SMA Negeri 4 dan 6 yang masuk zona Banjarmasin Barat, sedangkan yang mau masuk ke tingkat SLTA itu kan lebih tinggi, dan yang menerima terlalu sedikit,” katanya.
Harapan masyarakat, tegas Samosir, ada penambahan SLTA di wilayah Banjarmasin Barat, supaya warga yang sudah tamat dari SMP bisa melanjutkan ke tingkat SLTA di Banjarmasin Barat dan tidak terbentur aturan zonasi.
“Itu keluhan hari ini yang kita rampung dari reses terakhir ini,” imbuhnya.
Ia pun berencana akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial untuk membahas permasalahan ini.
“Akan kita usahakan setelah lebaran ini RDP lagi dengan Dinas Sosial,” kata Samosir.
“Kalau untuk masalah sekolah akan kita upayakan, karena memang ini sempat dibahas dengan Dinas Pendidikan Disdik), apa yang tidak sinkron antara Disdik Kota Banjarmasin dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel. Informasinya, pihak pemerintah kota siap menyiapkan lahan. Nanti kita coba gali lagi kendalanya, supaya Disdik Kota Banjarmasin dengan Disdikbud tingkat provinsi bisa besinergi membangun SLTA di Banjarmasin Barat,” tandasnya.
Ia juga mendorong masyarakat yang kebetulan sakit untuk berobat ke Rumah Sakit Sultan Suriansyah milik Pemerintah Kota Banjarmasin.
“Dari situ nanti akan kelihatan apa sih yang menjadi faktor kesulitan yang dihadapi pihak rumah sakit, apakah peralatan tidak cukup, dokternya yang kurang, atau perawatnya, dan lainnya, supaya bisa kita cari solusi nantinya apa saja yang diperlukan saat ini untuk warga Kota Banjarmasin,” paparnya.
Di sisi lain, lanjut Samosir, ada juga permasalahan BPJS Kesehatan, sehingga bagi yang tidak terkover, bisa dibantu lewat Dinas Sosial, dengan persyaratan tertentu.
“Ini akan kita jembatani, walaupun sudah beberapa kali kita bahas dengan Dinas Sosial supaya diperhatikan, baik menanyakan langsung ke tetangga saat verifikasi, apakah layak mendapat pengobatan dengan surat miskin atau tidak,” katanya.
“Makanya mereka kita dorong ke Rumah Sakit Sultan Suriansyah supaya mudah kita tangkap apa yang menjadi persoalan,” pungkas Samosir.
