JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) terus bergerak membangun komunikasi dengan berbagai kalangan. Hal ini berjalan beriringan dengan program Apeksi yang ingin merencanakan, menyusun, serta mewujudkan sebuah kemajuan bagi kota-kota di Indonesia.
Salah satu pesan krusial yang dilontarkan adalah soal masa transisi kepemimpinan nasional dan daerah yang memerlukan kejelasan tata kelola, baik dari segi regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan secara konprehensif, termasuk pengelolaan ASN maupun honorer.
Hal ini pun tertuang pada pertemuan diskusi Apeksi bersama Kompas Collaboration Forum (KCF), bertajuk “Kompas Collaboration Forum-Afternoon Coffee#7”, yang berlangsung di Menara Kompas, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (25/8) Siang.
Kegiatan yang dirangkai dengan diskusi tersebut mengusung tema “Penguatan Efektivitas Tata Kelola ASN”. Kegiatan terasa spesial karena juga menghadirkan narasumber Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Abdulllah Azwar Anas dan Ketua Umum Apeksi yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya.
Selain itu, dari Pemerintah Kota Banjarmasin turut hadir Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Windiasti Kartika, yang diamanahi untuk mewakili Wali Kota Ibnu Sina.
Dalam kesempatan itu, mereka pun memberikan pandangan tersendiri terkait cara menemukan solusi cerdas mengatasi persoalan reformasi birokrasi di Indonesia.
Menteri Abdullah Azwar Anas kembali mengingatkan sekaligus mendorong para kepala daerah untuk melakukan transformasi birokrasi di wilayahnya. Hal ini sebagaimana mandat Presiden RI terkait reformasi birokrasi. Ia menyebut ada empat poin yang perlu diperhatikan pemerintah daerah guna melaksanakan arahan tersebut.
“Pertama, transformasi berbasis kinerja. Indeks kualitas ASN di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Karena itu pula, pemerintah terus mendorong transformasi dari segi organisasi, kepegawaian, maupun sistem kerja dalam penyelenggaraan birokrasi di Indonesia. InsyaAllah ke depan kita perlu transformasi kinerja, supaya ke depan fungsinya hebat dan berkualitas,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Apeksi Bima Arya mengungkapkan, persoalan-persoalan birokrasi dan tata kelola ASN serta pemerintahan memang menjadi fokus para kepala daerah yang tergabung dalam Apeksi. Oleh karena itu, ujarnya, dalam Rakernas di Makassar beberapa waktu lalu, sepakat membuat rekomendasi penting, termasuk bagaimana menciptakan iklim sehat bagi reformasi pemerintahan ketika terjadi transisi kepemimpinan nasional dan daerah.
“Kuncinya adalah reformasi birokrasi harus bergerak maju. Itu membutuhkan komitmen besar kepala daerah bagaimana menjawab tantangan ini, bagaimana pula mengatasi persoalan tata kelola ASN, honorer, hingga pemerintah, memang tidak mudah. Namun harus kita gerakkan bersama-sama,” katanya.
Bima pun sempat menyinggung terkait aturan yang dibuat pemerintah pusat dalam kebijakan jabatan fungsional. Namun, hal ini menurutya bertujuan baik agar birokrasi berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
“Aturannya harus dijemput dengan satu sistem yang membuat ASN tetap bisa berkembang,” bebernya.
“Karena itulah terkait jabatan fungsional, kepala kepegawaian harus memiliki frekuensi yang sama dengan langkah-langkah reformasi birokrasi,” tambah Bima.
Di sisi lain, Wali Kota Banjarmasin melalui Kepala Diskominfotik mengapresiasi kegiatan “Kompas Collaboration Forum-Afternoon Coffee#7″ yang banyak melahirkan pandangan dan wawasan segar dalam penanganan persoalan-persoalan reformasi birokrasi.
Lanjutnya, Pemkot Banjarmasin sendiri tentu memiliki kebijakan tersendiri dan tetap menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal penatakelolaan pemerintahan dan ASN.
“Kita tetap mengacu perundangan yang ada. Kami pun memberikan peluang bagi ASN dalam mengembangkan karier dan prestasi, termasuk mengembangkan keahlian, sebagaimana yang tadi disampaikan Bapak Menpan RB, yang menekankan penguatan SDM dalam rangka menghasilkan pegawai-pegawai berkualitas untuk melayani masyarakat,” pungkasnya.
