JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Sejumlah warga di Kecamatan Banjarmasin Barat menyuarakan keluhan mereka terkait pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah, saat menghadiri pertemuan pertama reses masa sidang III tahun 2025, bersama Anggota DPRD Kota Banjarmasin Saut Nathan Samosir. Acara yang digelar di Kedai 99 Trisakti pada hari Ahad (5/10) ini, menyoroti masalah kesehatan sebagai salah satu isu utama yang dihadapi masyarakat.
Warga mengeluhkan adanya pelayanan pihak rumah sakit yang sempat menolak pasien dengan alasan ruangan penuh, kemudian menyarankan pihak keluarga untuk mencari fasilitas kesehatan yang lain.
Menanggapi hal ini, Saut Nathan Samosir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan tanggapan tegas. Ia berharap pihak rumah sakit dapat mengubah pola pelayanannya.
“Mudah-mudahan nanti dengan membaca berita ini pihak rumah sakit bisa merubah polanya. Artinya, layani dengan baik, bagaimana caranya bahwa masyarakat yang berobat itu datang bisa disiapkan ruangan-ruangan yang ada. Bukan disuruh untuk mencari rumah sakit lain,” ujar Samosir dalam rangkumannya di akhir sesi.
Isu kesehatan menjadi sorotan utama dalam pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari Kelurahan Teluk Tiram, Belitung Utara, dan Kuin Selatan ini.
Hal tersebut turut dibenarkan Sekretaris Camat Banjarmasin Barat Siti Sarah, yang hadir dalam pertemuan tersebut.
“Keluhan dari masyarakat Kecamatan Banjarmasin Barat itu mengenai kesehatan dan jalan dan jembatan. Mudah-mudahan dengan adanya reses ini masalah kami bisa terbantu, sehingga bisa terjadi pemerataan dari segi kesehatan dan infrastruktur yang ada di Kecamatan Banjarmasin Barat,” ungkap Siti Sarah kepada para awak media.
- Masalah Bantuan Sosial dan Infrastruktur Turut Mengemuka”
Selain masalah pelayanan kesehatan, forum ini juga membahas persoalan lain yang tidak kalah penting.
Warga menyoroti adanya dugaan penerima bantuan sosial ganda, baik dari Program Keluarga Harapan, maupun bantuan beras dari Bulog. Keluhan lain adalah masih adanya warga yang ekonominya sudah tergolong mapan namun tetap menerima bantuan PKH.
Menanggapi ini, perwakilan Dinas Sosial yang hadir menjelaskan, bahwa data penerima bantuan tersebut berasal langsung dari kementerian, sehingga pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengubahnya.
Di samping itu, warga juga menyampaikan aspirasi terkait perbaikan infrastruktur, seperti perbaikan jalan yang masih tertunda dan jembatan yang belum terealisasi.
Saut Samosir menyatakan akan menindaklanjuti semua aspirasi yang telah disampaikan untuk dicarikan solusinya. Reses ini merupakan pertemuan pertama dan akan dilanjutkan kembali bersama perwakilan warga dari kelurahan lainnya.
(Saprian)
