JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kesehatan, kembali menggelar Deklarasi Open Defecation Free (ODF) atau gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), yang kali ini menyasar delapan kelurahan terakhir. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lobi Balai Kota, Selasa (30/12/2025).
Deklarasi sekaligus penandatanganan ikrar oleh perwakilan tokoh masyarakat dari delapan kelurahan itu, disaksikan Wakil Wali Kota Hj. Ananda. Turut hadir Sekretaris Daerah Ikhsan Budiman, Pelaksana Tugas Kadinkes M. Ramadhan, perwakilan Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan, para kepala satuan kerja perangkat daerah, Ketua Forum Kota Sehat Banjarmasin Fathurrahman, perwakilan perusahaan daerah, camat, serta lurah terkait.
Delapan kelurahan tersebut adalah Sungai Jingah, Tanjung Pagar, Murung Raya, Kelayan Timur, Kelayan Selatan, Teluk Tiram, Basirih, dan Mantuil. Dengan deklarasi ini, capaian ODF Kota Banjarmasin resmi mencapai 100%, mencakup seluruh 52 kelurahan.
ODF merupakan salah satu indikator utama dalam penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014. Program ini terus digalakkan Pemkot Banjarmasin guna membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, sekaligus menjaga sanitasi lingkungan perkotaan dan sungai.
Mewakili Wali Kota, Hj. Ananda menegaskan, capaian ODF di seluruh kelurahan menjadi fondasi penting menuju predikat Kota Sehat yang berkelanjutan. Menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya pembangunan fisik jamban sehat, tetapi mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat, khususnya warga yang bermukim di bantaran sungai.
“Kita apresiasi deklarasi hari ini. Komitmen bersama sudah 100% tercapai. Idealnya, tidak ada lagi jamban-jamban di sungai kita,” harap Ananda.
Ia menekankan, agar komitmen tersebut tidak berhenti sebatas seremonial. Seluruh perangkat daerah bersama tokoh masyarakat, diminta aktif mengawasi kondisi lingkungan di wilayah masing-masing.
“Apabila masih didapati jamban usang di sungai atau masyarakat yang buang air besar sembarangan, maka akan kita tindak. Jika masih ada jamban di sungai, akan kita bongkar. Camat, lurah, Dinkes, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Forum Kota Sehat, serta tokoh masyarakat harus saling mengawasi dan memberikan edukasi,” ajak Wawali.
Sementara itu, Plt. Kadinkes menyambut baik terpenuhinya capaian ini.
“Komitmen ini harus kita jaga bersama, khususnya melalui peran aktif tokoh dan kelompok masyarakat, agar upaya mewujudkan Banjarmasin sebagai kota sehat dapat berjalan optimal,” katanya.
Ramadhan menilai, keberhasilan ODF sangat bergantung pada partisipasi dan kesadaran masyarakat. Karena itu, pihaknya akan terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, untuk memantau kondisi lapangan dan menyiapkan langkah mitigasi.
“Ini dari masyarakat untuk masyarakat. Bersama kelurahan, tokoh masyarakat, dan Forum Kota Sehat, kita akan melakukan pengawasan. Jika masih ada yang BABS, agar ditegur secara lisan dan diberi peringatan,” pesannya.
Plt. Kadinkes menambahkan, pendekatan edukatif dan promotif akan terus dilakukan, termasuk memastikan ketersediaan jamban dan toilet umum yang layak dan memenuhi standar kesehatan.
Di sisi lain, Hairani, tokoh masyarakat Kelurahan Sungai Jingah, mengaku bersyukur wilayahnya dapat mendeklarasikan gerakan Stop BABS. Ia menyebut lebih dari 80% warga di Sungai Jingah kini telah memiliki akses sanitasi layak, dan tidak lagi membuang kotoran ke sungai.
“Memang masih ada di beberapa RT, salah satunya RT 22, tapi jumlahnya sangat sedikit,” ujarnya.
Meski demikian, Hairani mengakui masih terdapat tantangan pada rumah-rumah yang berada tepat di bantaran sungai dengan keterbatasan lahan. Untuk itu, pihaknya siap bersinergi dengan kelurahan dan Forum Kota Sehat guna mencari solusi teknis.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Forum Kota Sehat agar warga yang terkendala kondisi lahan bisa difasilitasi. Kami siap bersinergi dan melakukan pemantauan bersama,” pungkasnya.
(Hik/Ahmad M)
