Kemenpora Sinkronkan Program Kepemudaan Pusat-Daerah di Kalbar

Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI Yohan, menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Kalimantan Barat (foto:istimewa)

JURNALKALIMANTAN.COM, KALIMANTAN BARAT – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI memperkuat sinergi program kepemudaan antara pemerintah pusat dan daerah di Kalimantan Barat.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI, Yohan, saat menghadiri

[feed_them_social cpt_id=59908]

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Olahraga se-Kalimantan Barat Tahun 2025–2027 di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, kemarin.

Rakor yang digelar Pemerintah Provinsi Kalbar itu diikuti seluruh kepala dinas kepemudaan, olahraga, dan pariwisata kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

Forum tersebut menjadi wadah penyelarasan arah kebijakan, perencanaan, serta pelaksanaan program kepemudaan.

Dalam paparannya, Yohan menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan berbasis data melalui pemanfaatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai acuan utama perencanaan dan evaluasi pembangunan kepemudaan.

“Pembangunan pemuda harus dirancang secara terencana, terukur, dan berkelanjutan dengan menjadikan IPP sebagai rujukan bersama,” ujarnya.

Ia menegaskan pembangunan kepemudaan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan.

Untuk tahun 2026, kebijakan pelayanan kepemudaan difokuskan pada penguatan kualitas pemuda secara menyeluruh, mencakup pendidikan, kesehatan fisik dan mental, partisipasi kerja, serta pencegahan perilaku berisiko.

Yohan juga menyoroti sejumlah tantangan aktual, seperti tingginya angka NEET (Not in Education, Employment, or Training), persoalan kesehatan mental, penyalahgunaan NAPZA, hingga dampak transformasi digital.

Dalam konteks perencanaan daerah, ia menekankan pentingnya penyusunan dan penguatan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan yang selaras dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan RPJMN 2025–2029.

Rakor ini sekaligus menjadi ruang dialog antara Kemenpora dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat komitmen untuk membangun ekosistem kepemudaan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di Kalimantan Barat. (Viz)

[feed_them_social cpt_id=57496]