JURNALKALIMANTAN.COM, PULANG PISAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, menyampaikan hasil reses dari tiga daerah pemilihan (dapil) dalam Rapat Paripurna yang digelar, Senin (9/2/2026).
Ketua DPRD Pulang Pisau, Tandean Indra Bella, mengungkapkan bahwa mayoritas aspirasi masyarakat masih didominasi persoalan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan.
“Aspirasi masyarakat masih banyak terkait infrastruktur dan pemerintahan. Selain itu juga ada usulan mengenai peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah kebutuhan mendesak yang disampaikan warga di antaranya perbaikan jalan berlubang dan jembatan rusak yang dinilai berpotensi menimbulkan kecelakaan jika tidak segera ditangani.
“Kalau tidak segera diperbaiki, tentu berisiko dan ini tidak bisa diabaikan, sehingga harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Selain infrastruktur, masyarakat juga mengeluhkan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan khususnya bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Tandean menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian serius, meskipun merupakan kebijakan nasional.
Ia mendorong adanya koordinasi lintas pihak untuk mencari solusi, mengingat masih banyak masyarakat kurang mampu yang membutuhkan jaminan kesehatan, terutama bagi penderita penyakit kronis.
Namun demikian, Tandean mengakui kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau tahun 2026 mengalami keterbatasan, sehingga pemerintah harus menetapkan skala prioritas.
“Anggaran kita sangat terbatas, bahkan bisa dikatakan menurun drastis. Kami harap masyarakat bisa memahami kondisi ini,” jelasnya.
Ia juga menyoroti dampak pengurangan Dana Desa (DD) yang turut dirasakan masyarakat pedesaan, terutama dalam mendukung pembangunan dan perekonomian lokal.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, DPRD Pulang Pisau tetap mendukung program-program nasional pemerintah pusat. Tandean berharap kondisi ekonomi dapat membaik pada tahun 2027 agar berbagai aspirasi masyarakat bisa direalisasikan.
“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama yang tidak bisa diabaikan,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pulang Pisau, Toni Harisinta, menyatakan bahwa pemerintah daerah akan memberikan perhatian terhadap persoalan penonaktifan BPJS PBI.
“Persoalan ini menjadi perhatian kami. Ke depan akan kami sesuaikan dengan ketersediaan anggaran,” katanya.
Ia menjelaskan, penurunan APBD 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Namun, pihaknya berharap adanya perbaikan kondisi fiskal melalui evaluasi anggaran pada triwulan berikutnya.
“Kita jalani dulu, sambil melihat perkembangan ke depan. Diharapkan ada perbaikan anggaran dan peningkatan pendapatan daerah,” pungkasnya.
(Adv/Ded)
