JURNALKALIMANTAN.COM, SURABAYA – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kalsel terus mendalami pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan menyoroti sektor kesejahteraan rakyat, khususnya pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Dalam studi komparasi ke DPRD Provinsi Jawa Timur, Kamis (16/7/2026), Pansus IV menggali praktik pengelolaan dan evaluasi program di sektor tersebut sebagai bahan penyusunan rekomendasi.
Ketua Pansus IV, Jihan Hanifa menegaskan bahwa hasil pembahasan tidak boleh berhenti pada aspek administratif, tetapi harus berdampak langsung bagi masyarakat.
“LKPj tidak cukup hanya baik secara laporan, tapi harus memastikan program benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah pengelolaan dana pendidikan, seperti BOS dan BOSDA. Pansus menilai masih diperlukan petunjuk teknis yang lebih rinci agar sekolah tidak mengalami kendala dalam perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Di sektor kesehatan, perhatian diarahkan pada peningkatan kualitas layanan serta optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar lebih efektif dan berdampak nyata.
Selain itu, evaluasi program sosial juga menjadi bagian penting dalam pembahasan, terutama terkait ketepatan sasaran dan efektivitas pelaksanaannya.
Melalui perbandingan dengan DPRD Jawa Timur, Pansus IV berharap dapat menyusun rekomendasi yang lebih tajam dan aplikatif dalam mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah. (YUN)
