JURNALKALIMANTAN.COM, PALANGKARAYA – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menyampaikan sejumlah arahan strategis terkait percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.
Kegiatan tersebut digelar di Swiss-Belhotel Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (15/4/2026), dan dihadiri para pemangku kepentingan dari pemerintah daerah, perbankan, serta unsur forkopimda.
Dalam arahannya, Gubernur mendorong peningkatan penggunaan transaksi non-tunai, khususnya melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), yang saat ini pemanfaatannya masih di bawah 10 persen dari total transaksi masyarakat.
“Fasilitas sudah cukup siap, kemungkinan kita masih kurang sosialisasi. Karena itu, perlu diperbanyak sosialisasi dan pendampingan agar masyarakat terbiasa menggunakan QRIS,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) oleh pemerintah daerah dalam transaksi keuangan. Dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, baru enam pemerintah daerah yang telah menerapkannya.
“Saya mengimbau kepada Pemda yang belum memiliki KKI agar segera menggunakannya. Jika pemerintah daerah saja belum memanfaatkan transaksi non-tunai, tentu akan sulit mendorong masyarakat,” tegasnya.
Gubernur juga menyatakan dukungannya terhadap pemberian insentif bagi penggunaan QRIS, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan kesiapan infrastruktur digital.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan bank pembangunan daerah (BPD) dalam menghadirkan layanan digital yang terintegrasi dan andal.
Menurutnya, digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan sistem transaksi, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Digitalisasi juga menjadi alat kontrol agar setiap rupiah yang dikelola benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Gubernur pun mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dan menjaga konsistensi dalam implementasi program TP2DD guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua TP2DD Kalsel, Fadjar Majardi, melaporkan bahwa seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan saat ini telah berada pada tahap digital dengan skor indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di atas 89 persen.
“Ini menunjukkan bahwa Pemda di Kalsel secara konsisten berada pada kategori digital,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam meningkatkan pemanfaatan kanal pembayaran digital oleh masyarakat yang saat ini masih di bawah 50 persen.
“Dari sisi infrastruktur, kanal dan sistem pembayaran digital sudah tersedia dengan cukup baik. Namun, pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, juga diumumkan pemenang Banua Digital Award 2026 untuk kategori transformasi digital terbaik yang diraih oleh Kota Banjarbaru.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur H. Muhidin didampingi Kepala OJK Kalsel, Agus Maiyo.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, Kepala OJK Kalsel Agus Maiyo, Kepala Kanwil DJPb Kalsel Catur Ariyanto Widodo, Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin, serta para kepala daerah dan pejabat lingkup Pemprov Kalsel.
(Adv/Adpim)
