JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Cabang Banjarmasin menggelar aksi simbolik bertajuk “Menagih Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin”, yang berlangsung di bawah Jalan Layang Ahmad Yani Kilometer 3,5, Senin (4/5/2026) sore.
Dalam aksi tersebut, massa menilai selama satu tahun kepemimpinan Wali Kota Muhammad Yamin HR dan Wakil Wali Kota Ananda, belum terlihat perubahan yang signifikan di sejumlah sektor.
Di kesempatannya, Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Cabang Banjarmasin Muhammad Iqbal menyampaikan tiga poin utama tuntutan, yakni lingkungan bersih dan berkelanjutan, sumber daya manusia yang cerdas, serta pelayanan publik yang transparan dan berkeadilan.
“Kami menuntut transparansi retribusi yang telah dibayar masyarakat melalui PAM Bandarmasih. Berdasarkan data yang kami dapat, dalam satu bulan itu berkisar Rp1,2 miliar hingga Rp14 miliar,” ujarnya kepada awak media di sela aksi.
Iqbal menilai, besarnya retribusi tersebut belum sejalan dengan optimalnya penanganan sampah di tengah pembatasan pembuangan sampah di TPA Banjarbakula, serta belum maksimalnya program pemilahan sampah.
“Kami mendesak percepatan realisasi program kerja, agar ada edukasi lanjutan hingga pemilahan sampah dapat berjalan optimal, termasuk penyediaan tempat pemilahan sampah yang dekat dengan lingkungan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, mereka juga menyoroti pelayanan publik yang dinilai belum sepenuhnya transparan dan berkeadilan. Mereka mendorong pemerintah kota untuk mengembangkan layanan berbasis digital, terutama dalam hal transparansi anggaran dan program kerja.
Di sektor pendidikan, massa aksi menilai masih terdapat kesenjangan infrastruktur dan fasilitas, khususnya antara sekolah negeri dan swasta serta di wilayah pinggiran kota.
Salah satu peserta aksi, M. Fikri Ridhani, mengungkapkan pengalaman saat menjalani program magang di sekolah pinggiran yang minim sarana dan prasarana.
“Masih banyak sekolah yang belum optimal, baik dari segi infrastruktur maupun tenaga pendidik, terutama di daerah pinggiran kota,” ujarnya.
Fikri mencontohkan keterbatasan fasilitas penunjang pembelajaran, seperti tidak tersedianya perangkat proyektor untuk presentasi.
“Padahal itu sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. Ini menunjukkan pemerataan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah,” pungkasnya.
(Ih/Ahmad M)
