JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Dewi Damayanti Said, melaksanakan kegiatan reses Masa Sidang II Tahun 2026 pada 13–20 Mei 2026 di Daerah Pemilihan I Kota Banjarmasin.
Dalam kunjungan di 16 titik, berbagai aspirasi masyarakat berhasil dihimpun, mulai dari persoalan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, hingga infrastruktur dasar.
”Persoalan sampah masih menjadi keluhan utama warga. Masyarakat berharap adanya program pelatihan memilah sampah dari rumah tangga serta bantuan bak sampah gratis untuk lingkungan mereka,” ucap Dewi Damayanti said.
Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran dan penanganan sampah secara mandiri.
Selain itu, warga juga mendorong adanya program pemberdayaan perempuan, khususnya dalam bidang ekonomi. Usulan yang disampaikan meliputi pelatihan keterampilan, dukungan desain kemasan, hingga fasilitasi cetak kemasan gratis bagi pelaku UMKM perempuan agar mampu bersaing di pasar.
Di bidang sosial, warga menginginkan adanya program bedah rumah atau bedah kamar bagi lansia kurang mampu. Mereka juga mengusulkan BPJS gratis untuk petugas kebersihan serta bantuan peralatan kesehatan baru untuk sejumlah posyandu yang dikunjungi.
”Aspirasi terkait infrastruktur juga cukup dominan. Warga mengeluhkan kondisi jalan kampung yang masih rusak dan sering tergenang,” katanya.
Seperti di kawasan Simpang Sungai Jelai, warga meminta peninggian akses jalan menuju SDN Basirih 10 yang kerap terendam air pasang hingga setinggi lutut orang dewasa. Jalan tersebut merupakan akses utama anak-anak menuju sekolah.
Sementara itu, warga Sungai Andai berharap pembangunan jembatan jalan tembus menuju kawasan perumnas dapat segera diselesaikan guna mengurai kemacetan yang kerap terjadi.
Selama masa reses, Dewi Damayanti Said mengunjungi 16 titik di berbagai wilayah Banjarmasin, di antaranya Kelurahan Pemurus Baru, Telaga Biru, Sungai Lulut, Antasan Besar, Teluk Dalam, Pangeran, Sungai Andai, Sungai Miai, Surgi Mufti, hingga Mantuil.
”Saya berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti dalam program pembangunan daerah, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga,” pungkasnya. (YUN)
