Reses H. Kartoyo, Petani Desa Sirih Keluhkan Pupuk Langka dan Banjir

Reses wakil ketua DPRD Kalsel H kartoyo di kabupaten hulu sungai Selatan ( Foto hmsdprdkalsel)

‎JURNALKALIMANTAN.COM, HULU SUNGAI SELATAN – Kelangkaan pupuk dan banjir tahunan menjadi dua persoalan utama yang dikeluhkan warga Desa Sirih, Kecamatan Kalumpang, saat reses Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, belum lama tadi.

‎Desa Sirih menjadi titik terakhir dari total 16 lokasi reses Kartoyo di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Dalam dialog bersama warga, mayoritas aspirasi mengarah pada sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.

‎Tokoh masyarakat setempat, M. Idris, menyebut petani kesulitan mendapatkan pupuk dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini berdampak langsung pada produktivitas pertanian.

‎“Mayoritas warga bertani dan berkebun, tapi sekarang pupuk sulit didapat,” ujarnya.

‎Selain pupuk, banjir tahunan juga memperparah kondisi pertanian. Pambakal Desa Sirih, Mardiansyah, mengatakan lahan yang sebelumnya bisa ditanami beberapa baris kini semakin terbatas.

‎“Sekarang yang bisa ditanami hanya satu baris di atas tabing. Dulu bisa sampai tiga sampai lima baris,” katanya.

‎Warga juga meminta perbaikan akses jalan menuju area persawahan agar aktivitas bertani dan distribusi hasil panen lebih lancar.

‎Kartoyo mengakui persoalan pertanian menjadi isu paling dominan selama reses di HSS. Ia menyoroti kelangkaan pupuk yang masih terjadi di tengah ketergantungan masyarakat pada sektor tersebut.

‎“Masalah pupuk ini hampir dikeluhkan di semua titik. Padahal ini kebutuhan dasar petani,” ujarnya.

‎Ia juga mengungkapkan keresahan warga sempat memicu rencana aksi, namun berhasil diredam oleh tokoh masyarakat setempat.

‎Terkait banjir, Kartoyo menyebut dampaknya cukup serius karena memaksa petani hanya bisa menanam sekali dalam setahun. Dari hasil peninjauan lapangan, diduga ada sumbatan aliran di Sungai Rantauan, wilayah perbatasan Tapin–HSS.

‎“Kondisi ini yang kemungkinan memicu banjir di kawasan Kalumpang,” jelasnya.
‎Menurutnya, penanganan banjir perlu melibatkan instansi teknis terkait. DPRD Kalsel, kata dia, akan mendorong koordinasi lintas pihak agar ada solusi konkret.

‎Ia menegaskan, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan daerah.(YUN)