JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) Kalimantan Selatan resmi melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di lima kabupaten/kota, Sabtu (30/5/2026). Langkah ini menjadi strategi penting dalam memperkuat peran pelaku usaha jasa boga dan UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketua APJI Kalimantan Selatan, H. Aftahudin, mengatakan lima daerah yang telah memiliki kepengurusan baru tersebut adalah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut (Pelaihari), Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Banjar (Martapura).
Menurutnya, keberadaan pengurus APJI di daerah diharapkan mampu mendorong perkembangan UMKM, khususnya pada sektor kuliner, restoran, kafe, katering, hingga usaha penyedia tenda dan jasa pendukung lainnya.
“Kami berharap lima kabupaten/kota ini dapat menjadi motor penggerak peningkatan UMKM di daerah masing-masing. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Aftahudin menilai sektor UMKM memiliki daya tahan yang kuat di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Berbeda dengan perusahaan besar yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing, pelaku UMKM lebih berfokus pada aktivitas ekonomi harian yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
“UMKM merupakan salah satu sektor yang mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu menekan inflasi daerah. Karena itu, penguatan ekonomi kerakyatan harus terus didorong,” katanya.
Ia juga mengapresiasi dukungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan yang selama ini aktif memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, terutama dalam proses sertifikasi halal.
Menurutnya, sertifikasi halal kini menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha kuliner dan jasa boga. Karena itu, sosialisasi serta fasilitasi dari pemerintah sangat diperlukan agar pelaku UMKM memahami manfaat dan mekanisme pengurusannya.
“Biaya sertifikasi halal secara mandiri bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bagi UMKM tersedia fasilitas dan pendampingan dari pemerintah sehingga prosesnya menjadi lebih mudah,” jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Produk UMKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Noor Aneka Linda Wati, S.Pd., M.A., menyambut positif kehadiran APJI sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan UMKM.
Menurut Linda, APJI memiliki posisi penting karena menaungi pelaku usaha kuliner, katering, kafe, hingga sektor perhotelan yang menjadi bagian dari penguatan ekonomi daerah.
“Kami sangat senang dapat hadir dalam kegiatan ini. APJI menjadi mitra strategis yang dapat bersama-sama mengawal program prioritas pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Linda menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini tengah menggalakkan program prioritas “Kalsel Halal”, yang mendorong seluruh produk kuliner dan jasa boga memiliki sertifikasi halal.
Karena itu, pihaknya berharap APJI dapat bersinergi dalam mengedukasi serta mendampingi para anggotanya agar memenuhi ketentuan tersebut.
Selain sertifikasi halal, Dinas Koperasi dan UKM juga membuka peluang kolaborasi dalam berbagai program pemberdayaan UMKM, mulai dari peningkatan legalitas usaha, akses pembiayaan, promosi, hingga pemasaran produk.
“Kami memiliki berbagai program fasilitasi yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM. Apabila APJI mengumpulkan anggotanya dan mengajukan permohonan kepada kami, tentu kami siap memberikan sosialisasi maupun pendampingan terkait program-program tersebut,” katanya.
Melalui pelantikan pengurus di lima kabupaten/kota ini, APJI Kalsel bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap sinergi yang terbangun dapat semakin memperkuat sektor UMKM, khususnya bidang jasa boga, sehingga mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Ian).
