JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Kerusakan infrastruktur, persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga anak putus sekolah menjadi keluhan utama warga dalam agenda reses Masa Sidang II Tahun 2026 yang digelar Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Drs. Saut Nathan Samosir.
Memasuki hari ketiga, reses anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarmasin Barat itu berlangsung di Kedai 99 Trisakti, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Telaga Biru, Selasa (14/7/2026). Warga Kelurahan Basirih dan Telawang tampak antusias menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Saut Nathan Samosir mengapresiasi keterbukaan masyarakat yang aktif menyampaikan aspirasi. Namun, ia juga menyoroti lambannya tindak lanjut pemerintah terhadap sejumlah usulan yang sebelumnya telah disampaikan.
“Hari ini diskusi dengan masyarakat semakin terbuka. Salah satu persoalan yang paling krusial adalah infrastruktur di Basirih, khususnya jembatan yang sudah runtuh dan gang sempit yang perlu diperlebar. Padahal usulan ini sudah kami sampaikan pada reses sebelumnya dan kami juga telah meninjau langsung lokasinya di belakang SMPN 25, tepatnya di RT 16 dan RT 17. Sampai sekarang belum ada realisasi,” ujar Samosir.
Ia menegaskan, jalan dan jembatan tersebut merupakan akses vital yang setiap hari digunakan masyarakat, termasuk para pelajar. Selain itu, janji pengerukan sungai di sekitar jembatan RT 16 Basirih menggunakan ekskavator kecil juga hingga kini belum terealisasi.
Tak hanya persoalan infrastruktur, warga juga mengeluhkan banyaknya kepesertaan BPJS Kesehatan dan KIS yang mendadak tidak aktif akibat sistem.
“Warga mengeluhkan BPJS mereka hilang secara otomatis. Ada juga KIS yang sudah diaktifkan kembali, tetapi kemudian tidak aktif lagi. Karena Dinas Sosial merupakan mitra kerja Komisi IV, kami akan segera berkoordinasi untuk menyinkronkan data tersebut. Alasan kendala aplikasi atau kebijakan pusat tidak bisa terus dijadikan alasan. Masyarakat membutuhkan kepastian,” tegasnya.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah masih adanya anak-anak di kawasan Basirih yang putus sekolah. Dalam reses tersebut terungkap terdapat anak usia sekolah, mulai kelas III hingga V SD, yang terpaksa berhenti belajar karena keterbatasan ekonomi.
Samosir memastikan Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin akan memberikan pendampingan agar anak-anak tersebut dapat kembali mengenyam pendidikan.
“Solusi sementara, kami akan mendampingi mereka mendaftar ke sekolah terdekat sesuai zonasi. Kami juga akan mengawal proses pengusulan Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui operator sekolah agar mereka mendapatkan bantuan pendidikan. Kita akan mencari solusi bersama agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah,” katanya.
Selain tiga persoalan utama tersebut, warga juga meminta Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perhubungan segera memasang Penerangan Jalan Umum (PJU) serta kaca cembung di sejumlah persimpangan yang dinilai rawan kecelakaan.
Menurut warga, fasilitas tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, terutama pada malam hari dan di titik-titik dengan jarak pandang terbatas. Mereka berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dalam reses kali ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
(Jun’d/Ian)
