JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – b. Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, melalui Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil, mengikuti Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch III, yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di salah satu hotel di Banjarbaru, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan yang dibuka Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda itu, menjadi forum koordinasi pemerintah pusat dan daerah, untuk memantau sekaligus mengevaluasi pelaksanaan berbagai program prioritas nasional yang menjadi arahan Presiden.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah didorong memperkuat sinergi, mempercepat implementasi program, serta memastikan target pembangunan berjalan selaras dengan kebijakan nasional.
Dalam kesempatan itu, Subhan Noor Yaumil mengikuti rangkaian kegiatan sekaligus menjadi narasumber terkait perkembangan pelaksanaan program prioritas di Kalimantan Selatan, termasuk tantangan serta langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan daerah terhadap 10 Program Direktif Presiden.
“Kami hari ini juga melaporkan progres Program Direktif Presiden, mulai dari pertumbuhan ekonomi di Kalsel, pengendalian inflasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, koperasi merah putih, sekolah rakyat, swasembada pangan, kesehatan gratis, sekolah garuda hingga kondisi kemiskinan ekstrem. Intinya, Kalimantan Selatan mendukung penuh program direktif Presiden,” tegas Subhan.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen terus mendukung pelaksanaan program strategis nasional melalui koordinasi yang erat dengan pemerintah pusat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan optimal oleh masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi program direktif Presiden.
“Dalam mengawal implementasi Program Direktif Presiden, kami di Komisi II DPR RI berkepentingan secara langsung memastikan empat pilar utama, salah satunya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghubungkan target nasional dengan eksekusi lokal,” ujarnya.
Menurut Rifqinizamy, sinergi pusat dan daerah serta kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama agar program nasional berjalan tepat sasaran, berdampak nyata, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Di sisi lain, Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menjelaskan rapat koordinasi tersebut bertujuan menghasilkan gambaran capaian program sekaligus kebutuhan penguatan kebijakan yang lebih operasional dan responsif terhadap kondisi daerah.
“Forum ini juga menjadi kesempatan bagi daerah untuk mengangkat potensi lokal agar dapat berpartisipasi penuh dalam pelaksanaan program Direktif Presiden, sekaligus membuka peluang pengembangan yang belum tereksplorasi secara optimal,” katanya.
Rapat koordinasi dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, 10 pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota dari berbagai wilayah sebagai upaya memperkuat kolaborasi pencapaian target pembangunan nasional.
Dalam rangkaian kegiatan, turut dilakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara BSKDN Kemendagri dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan serta penguatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Plh Sekdaprov Kalsel Subhan Noor Yaumil dan Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda.
(Adv/Adpim)
