JURNALKALIMANTAN.COM, BARITO KUALA – Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menunjukkan antusiasme tinggi di Kabupaten Barito Kuala. Sebanyak 279 anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem telah terdaftar sebagai calon peserta didik, tinggal menunggu penetapan resmi melalui Surat Keputusan (SK) Bupati.
Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala melalui Koordinator Ketua Tim Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Barito Kuala, Muhammad Faisal Anshari, Senin (22/6/2026).
Menurut Faisal, proses penjaringan calon peserta didik telah dilakukan di seluruh 17 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Hasilnya, jumlah pendaftar pada jenjang SMP dan SMA berhasil melampaui target yang ditetapkan.
“Untuk jenjang SD terdapat 31 calon siswa dari target 90 siswa. Jenjang SMP mencapai 130 calon siswa dari target 90 siswa, sedangkan SMA sebanyak 118 calon siswa dari target 90 siswa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kecamatan Alalak menjadi wilayah dengan jumlah pendaftar terbanyak, yakni 62 calon siswa. Mayoritas pendaftar berasal dari jenjang SMA.
Sementara itu, Kecamatan Wanaraya menjadi wilayah dengan jumlah pendaftar paling sedikit, hanya satu calon siswa yang memenuhi kriteria program.
Faisal menegaskan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Pertama, wajib terdaftar dalam kategori miskin atau miskin ekstrem di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kedua, usia harus sesuai jenjang pendidikan, yakni SD 7–12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, dan SMA maksimal 21 tahun. Ketiga, saat ini putus sekolah atau rentan putus sekolah karena faktor ekonomi,” jelasnya.
Ia menambahkan, setelah SK Bupati diterbitkan, status calon siswa akan resmi berubah menjadi peserta didik Sekolah Rakyat.
Rendahnya jumlah pendaftar pada jenjang SD, menurut Faisal, dipengaruhi konsep sekolah berasrama atau boarding school yang diterapkan dalam program tersebut.
“Orang tua sebenarnya sangat antusias karena seluruh biaya ditanggung pemerintah. Namun untuk anak usia SD, banyak yang masih belum siap berpisah dengan keluarga sehingga jumlah pendaftarnya lebih sedikit dibanding SMP dan SMA,” katanya.
Program Sekolah Rakyat menerapkan sistem asrama penuh dengan seluruh kebutuhan peserta didik ditanggung negara. Fasilitas yang diberikan meliputi tempat tinggal di asrama, konsumsi tiga kali sehari ditambah dua kali makanan ringan, serta delapan stel seragam lengkap.
Selain itu, tenaga pengajar berasal dari guru yang telah mendapatkan pelatihan khusus melalui Kementerian Sosial, dengan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus Sekolah Rakyat.
Kabupaten Barito Kuala sendiri masuk dalam Regional III yang mencakup wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
Kurikulum yang digunakan tetap mengacu pada kurikulum resmi Kementerian Pendidikan.
Tidak hanya menyasar anak-anak, program tersebut juga memberikan perhatian kepada orang tua melalui berbagai bantuan pemberdayaan ekonomi dari Kementerian Sosial.
“Orang tua siswa yang kami kirim ke Sekolah Rakyat Banjarbaru tahun lalu kini sudah mendapatkan bantuan usaha untuk berjualan. Tujuannya agar mata rantai kemiskinan keluarga dapat diputus, bukan hanya anaknya yang mendapatkan akses pendidikan,” ujar Faisal.
Ia berharap program tersebut dapat menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem untuk memperoleh pendidikan yang layak sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Barito Kuala.
“Harapan kami, anak-anak miskin ekstrem di Batola dapat bersekolah tanpa terbebani biaya. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM serta membantu menurunkan angka kemiskinan di daerah,” pungkasnya.
Selain melayani warga Barito Kuala, program Sekolah Rakyat di daerah tersebut juga membuka akses bagi calon peserta didik dari Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tapin yang belum memiliki Sekolah Rakyat.
(Alibana/Ang)
