JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Di tengah pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK di Kalimantan Selatan, Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Habib Umar Hasan Alie Bahasyim mengingatkan agar perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada persaingan masuk sekolah favorit, tetapi juga pada pemerataan akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.
Menurut Habib Umar, anggapan bahwa masa depan anak hanya ditentukan oleh sekolah favorit perlu diluruskan. Ia menilai seluruh sekolah negeri telah memiliki standar pendidikan yang ditetapkan pemerintah. Keberhasilan seorang siswa, katanya, lebih ditentukan oleh semangat belajar, dukungan keluarga, serta kualitas pembinaan dari para guru.
“PPDB baru dimulai dan antusias masyarakat sangat tinggi. Kami mengajak orang tua untuk tidak terjebak pada anggapan bahwa hanya sekolah tertentu yang mampu mencetak siswa berprestasi. Kesuksesan anak tidak semata-mata ditentukan oleh nama sekolahnya, tetapi oleh kemauan belajar, dukungan orang tua, dan kualitas pembinaan guru,” ujarnya, Ahad (28/6/2026).
Anggota fraksi PKS DPRD Kalsel ini meminta proses PPDB dilaksanakan secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan agar setiap calon peserta didik memperoleh kesempatan yang adil.
DPRD Kalsel, lanjutnya, akan terus mengawasi jalannya penerimaan siswa baru guna mencegah adanya praktik yang bertentangan dengan aturan.
Di sisi lain, Habib Umar menyoroti masih terbatasnya fasilitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Kalimantan Selatan. Berdasarkan aspirasi yang diterimanya dari para wali murid, jumlah sekolah yang melayani pendidikan disabilitas masih belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
Akibatnya, banyak orang tua harus menempuh perjalanan jauh setiap hari untuk mengantar anak mereka ke sekolah yang memiliki layanan pendidikan khusus.
”Kalau bisa di setiap kabupaten memiliki sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Selama ini banyak keluhan dari wali murid karena jumlah sekolahnya masih minim sehingga jarak yang harus ditempuh untuk mengantar anak sangat jauh,” katanya.
Selain mendorong penambahan sekolah, Habib Umar juga meminta pemerintah meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah disabilitas, seperti jalur khusus pengguna kursi roda, jalur pemandu bagi penyandang tunanetra, penyediaan buku Braille, serta berbagai sarana pendukung lainnya agar hak pendidikan yang setara benar-benar dapat diwujudkan.
Tak hanya berhenti pada akses pendidikan, ia juga berharap pemerintah daerah membangun kemitraan dengan dunia usaha agar lulusan penyandang disabilitas memiliki kesempatan bekerja sesuai kompetensi yang dimiliki.
”Setelah mereka menyelesaikan pendidikan, diharapkan ada kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan agar mereka juga mendapatkan kesempatan bekerja sesuai kemampuan. Pendidikan harus menjadi jalan menuju kemandirian, termasuk bagi anak-anak disabilitas,” tegasnya. (YUN)
