JURNALKALIMANTAN.COM, HULU SUNGAI TENGAH – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mulai menyusun arah kebijakan anggaran tahun 2027 dengan mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, serta tata kelola pemerintahan. Kebijakan tersebut diharapkan tetap menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan pembangunan meskipun proyeksi pendapatan daerah diperkirakan mengalami penurunan.
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Prioritas Tahun Anggaran 2027 telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam rapat paripurna, Kamis (9/7/2026). Dokumen tersebut menjadi dasar pembahasan penyusunan APBD 2027 yang akan menentukan arah pembangunan daerah pada tahun mendatang.
Dalam rencana tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,46 triliun, lebih rendah dibandingkan target APBD murni 2026. Penurunan terutama mempengaruhi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat dan transfer antardaerah.
Menyesuaikan kondisi fiskal tersebut, pemerintah daerah juga mengatur kembali alokasi belanja agar program prioritas tetap dapat berjalan. Belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,90 triliun dengan fokus menjaga layanan dasar kepada masyarakat sekaligus mendukung pembangunan yang memiliki dampak langsung bagi warga.
Bupati Hulu Sungai Tengah dalam Berbagainya mengatakan, keterbatasan ruang fiskal menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama sehingga setiap anggaran harus dimanfaatkan secara efektif.
“Struktur belanja kita saat ini memang masih didominasi oleh belanja operasi. Hal ini tentu berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk melaksanakan pembangunan, khususnya infrastruktur fisik,” ucapnya.
Oleh karena itu, pembangunan tahun 2027 akan difokuskan pada tiga prioritas utama, yakni meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, memperkuat perekonomian daerah yang inklusif, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.
Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami peningkatan meski tidak signifikan. Kondisi tersebut diharapkan menjadi sinyal positif untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah di tengah menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Anggaran defisit yang diproyeksikan sebesar Rp450,5 miliar direncanakan ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan pembiayaan daerah, sehingga keseimbangan anggaran tetap terjaga.
Bupati berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap proses pembahasan ini berjalan konstruktif sehingga program pembangunan yang disusun dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Hulu Sungai Tengah yang Religius, Sejahtera, dan Bermartabat,” harapnya.
Selanjutnya dokumen KUA-PPAS akan dibahas bersama DPRD sebelum menjadi dasar penyusunan APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2027.
(Rz)
